Kabardedikan.com, Luwu –Kepala Dinas Kesehatan Luwu dr Rosnawary mengungkapkan bahwa program kesehatan gratis atau BPJS Gratis sebagaimana janji Bupati dan Wakil Bupati Luwu telah berlaku.
Hal itu disampaikan Kadis Kesehatan Luwu saat DPRD mempertanyakan program ini dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Pokok 2024 di ruang Musyawarah DPRD Luwu, Jumat, 24 Juli 2025.
Dalam rapat itu Akbar Sunali menyampaikan bahwa program kesehatan gratis pemerintah atau yang disebut UHC Prioritas perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh tenaga medis yang bertugas di lembaga kesehatan Luwu agar masyarakat yang nonaktif BPJSnya tetap diberikan pelayanan.
“Harus tetap dilayani ya, sepanjang masyarakat kita membawa KTP dan KK Luwu. Program UHC prioritas (BPJS Gratis) Bupati sudah berjalan,” kata Akbar Sunali kepada Kepala Dinas Kesehatan Luwu.
Akbar menanyakan hal di luar topik pembahasan untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat kartu BPJS yang tiba-tiba tidak aktif. Ia mengungkapkan bahwa kasus semacam ini kerap terjadi saat masyarakat sedang menjalani perawatan.
“Bagaimana Ibu Kadis, apakah masyarakat tetap bisa dilayani?. Kita tidak minta-minta, tiba-tiba masyarakat kita sakit tapi BPJS mereka tidak aktif bagaimana itu,” tanyanya
Kepala Dinas Kesehatan Luwu dr Rosnawary menjelaskan bahwa tetap bisa dilayani apalagi program UHC Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Luwu telah berjalan.
“Dalam catatan kami, per Juni 2025 ini sekitar 622 peserta BPJS non aktif yang mendapatkan pelayan kesehatan dan langsung diaktifkan kembali karena adanya program UHC Prioritas ini dan reaktivasi kembali di pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagian besar kasus kartu BPJS yang tidak aktif berasal dari pusat. Setiap bulan, ada penonaktifan kartu BPJS milik masyarakat tanpa sepengetahuan mereka.
“Sekarang ada 28 ribu kartu BPJS tidak aktif. Tetapi ada penambahan sekitar 14 ribu, sisa lebih 10 ribu peserta dinonaktifkan. Tapi kita sekarang berupaya reaktivasi kembali. Kemungkinan besar penonaktifan itu terjadi karena NIK KK tidak valid,” ungkapnya.
Pemda Luwu resmi meluncurkan program UHC Prioritas pada April 2025. Bupati Patahudding menjelaskan bahwa program ini menjamin layanan kesehatan bagi warga yang memiliki KTP atau Kartu Keluarga Kabupaten Luwu, terutama mereka yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan dari pemerintah pusat maupun daerah. (Jayanto)
