Kabardedikan.com, Luwu – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti proyek SMPN 2 Larompong, sebab proyek ini mengalami tunda bayar. DPRD juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar proyek tersebut dibayarkan di APBD Perubahan 2025
Rehabilitasi SMPN 2 Larompong sejak awal menuai sorotan, lantaran diduga dipaksakan. Setelah gagal tender, alih-alih pemerintah membatalkan proyek ini, malah melanjutkan dengan menunjuk rekanan baru.
Sorotan proyek ini tidak hanya aspek keuangan saja, tetapi juga aspek teknis. Sebab star awal pekerjaan proyek ini pada pertengahan Bulan Oktober 2024. Sehingga rehabilitasi sekolah diperkirakan tidak akan selesai hingga tahun anggaran berakhir. Rekanan akhirnya melanjutkan proyek itu tahun 2025.
Aspek keuangan. Proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grand (SG). Rekanan telah dibayarkan 30 persen dari total anggaran saat awal pekerjaan. Akan tetapi dalam perjalanannya, sumber sisa pembayaran proyek ini bergeser ke DBH provinsi.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pertanggungjawaban APBD 2024 DPRD Luwu Akbar Sunali meminta agar pemerintah segera membayarkan proyek tersebut setidaknya tahun ini.
“Berdasarkan hasil pembahasan Pansus pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 telah ditemukan adanya pekerjaan yang tunda bayar di SMP Negeri 2 Larompong, maka diharapkan untuk segera di selesaikan pembayarannya di APBD-Perubahan tahun anggaran 2025,” kata Akbar saat membacakan hasil rapat pembahasan APBD 2025 dalam rapat paripurna, Senin, 28 Juli 2025.
Akbar melanjutkan, saat anggota dewan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek ini, masih terdapat beberapa pekerjaan yang belum rampung, sehingga ia meminta untuk segera menyelesaikan proyek tersebut.
“Diminta untuk segera dtuntaskan dengan harapan Sekolah tersebut bisa digunakan dengan baik dalam proses belajar mengajar,” tandasnya.
Sejumlah pihak menilai proyek rehabilitasi SMPN 2 Larompong perlu ditelusuri lebih lanjut oleh Aparat Penegak Hukum (APH), mengingat proyek ini diduga dipaksakan sejak awal, di tengah kondisi keuangan Pemkab Luwu tahun 2024 dalam kondisi tidak baik.
Hal tersebut ditunjukkan dari sumber anggaran proyek dari DAU SG menjadi DBH provinsi. Sedangkan DBH provinsi pada saat itu tidak kunjung cair. Namun proyek tersebut tetap dilanjutkan meski awalnya sudah gagal tender. Akhirnya proyek tersebut menjadi beban keuangan Pemda Luwu tahun 2025. (Jayanto)
