Kabardedikan.com, Luwu – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Luwu berhasil menyumbang pendapatan sebesar Rp 800 juta lebih ke kas daerah. Pendapatan ini berasal dari retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di wilayah Kabupaten Luwu.
Wakil Ketua II DPRD Luwu, Andi Mammang, mengapresiasi capaian tersebut. Ia menyebut bahwa kerja-kerja Disnakertrans patut diapresiasi karena berhasil menggali potensi retribusi dari keberadaan TKA di Luwu.
“Ini perlu menjadi bahan pertimbangan. Awalnya nol pendapatan, sekarang bisa mencapai Rp 800 juta,” kata Andi Mammang dalam rapat pembahasan KUA-PPAS di ruang Musyawarah DPRD Luwu, Selasa, 7 Agustus 2025.
Ia meminta agar capaian itu menjadi perhatian Bappeda dan Badan Keuangan Daerah, agar program Disnakertrans bisa lebih terakomodasi dalam penganggaran. “Ini perlu diperhatikan, Pak Kaban (Bappeda) dan keuangan, supaya program Disnakertrans bisa didukung,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Luwu, Hasbullah bin Mush, menjelaskan bahwa capaian pendapatan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, yang ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) terkait retribusi TKA.
“Perda itulah yang memungkinkan kami menarik retribusi sejak tahun lalu, sehingga pendapatan daerah bisa bertambah,” jelasnya.
Ia berharap pendapatan dari sektor ini bisa sejalan dengan program pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat Luwu.
“Kami sangat membutuhkan pelatihan skill untuk masyarakat, khususnya persiapan tenaga kerja lokal yang terampil. Misalnya pelatihan operator,” harapnya.
Mantan Kadis Pendidikan Luwu ini menambahkan bahwa potensi retribusi dari TKA masih bisa meningkat, sebab angka Rp 800 juta tersebut, baru berasal dari 57 TKA di PT BMS.
“Itu baru dari 57 orang TKA. Kami masih menunggu perpanjangan kontrak mereka, dan juga sedang mengupayakan identifikasi TKA lainnya seperti di PLTA Bastem, yang diperkirakan ada sekitar 19 orang,” ungkapnya.
Capaian Disnakertrans ini perlu menjadi perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar dinas tersebut diberi dukungan program pelatihan bagi masyarakat Luwu, yang mana selama ini, pelatihan skill yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masih sangat minim. (Jayanto)
