Kabardedikan.com, Luwu – Program bantuan penyelesaian studi Dinas Sosial Luwu tahun anggaran 2023 menjadi temuan BPK. Pada tahun 2024, program tersebut kembali ditemukan bermasalah.
Menurut BPK, bantuan itu tidak tepat sasaran lantaran diberikan kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikannya. Semestinya bantuan itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang masih aktif dan sedang menyelesaikan kuliah.
BPK menilai hal itu terjadi lantaran Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial tidak cermat menyalurkan bantuan.
“Dinas Sosial tidak melakukan konfirmasi atas status kemahasiswaan penerima, baik secara langsung kepada penerima maupun ke universitas,” tulis BPK dalam laporannya.
Hasil audit BPK kepada Kepala Bidang FKM Dinas Sosial menyatakan bahwa penerima bantuan itu merupakan pemohon yang sudah mengajukan proposal pengajuan di tahun 2023 berdasarkan SK Bupati.
Kepada media ini, Irwan Ridwan Kepala Bidang PFM Dinsos Luwu mengatakan bahwa pihaknya tetap menyalurkan bantuan itu karena nama penerima sudah terdaftar di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Apalagi mereka yang mengurus itu sudah keluar biaya. Contoh dari Makassar saja, sekali urus bisa habis Rp500 ribu, lalu saat menerima juga keluar biaya lagi Rp500 ribu. Sementara bantuannya hanya sekitar Rp2 juta untuk kuliah di Makassar, dan Rp1,5 juta untuk kuliah di Palopo,” jelasnya.
Ia menambahkan, ke depan mekanisme program bantuan ini akan dilakukan perbaikan agar program tersebut tidak menjadi temuan BPK lagi.
“Jadi, yang kami terima adalah mereka yang mendekati tahap penyusunan proposal, agar saat bantuan disalurkan, penerimanya dapat dipastikan masih berstatus mahasiswa,” tandasnya.
Sekedar diketahui, tahun lalu Kepala Dinas Sosial Luwu, Hasliana, juga pernah menyampaikan akan memperbaiki mekanisme program ini. Faktanya program tersebut kembali menjadi catatan dalam LHP Pemkab Luwu tahun 2024.
BPK menilai Dinas Sosial tidak menindaklanjuti temuan 2023. Saat itu, dinas hanya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), tanpa melakukan verifikasi ulang terhadap penerima bantuan.
Meski demikian, BPK tidak merekomendasikan pengembalian dana atas bantuan yang sudah dicairkan. Auditor negara itu hanya meminta Dinas Sosial memperketat mekanisme, termasuk verifikasi dan validasi status mahasiswa sebelum SK penerima bantuan ditetapkan. (Jayanto)
