Kabardedikan.com, Sultra – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian meminta agar daerah mengurangi ketergantungan dana dari pusat. Ia menyarankan agar mengoptimalkan dunia usaha dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Semua kepala daerah, gubernur, bupati wali kota harus memiliki pemikiran yang sama. Jangan cuman menadahkan tangan ke pusat, berpikir, bagaimana cara mendapatkan PAD dengan menghidupkan swasta di daerah masing-masing,” kata Tito Karnavian saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025 di Sultra, Rabu, 27 Agustus 2025.
Ia menyampaikan pemerintah daerah harus menghidupkan sektor-sektor swasta dan dunia usaha. Sebab, sektor tersebut merupakan salah satu penyumbang terbesar anggaran negara.
Dia mengungkapkan bahwa 552 pemerintah daerah yang terdiri dari 38 gubernur, 97 wali kota, dan 416 bupati masih mengharapkan sokongan dari pusat. Selain itu juga, masih banyak Pemda yang menjalankan program dan pelayanan untuk masyarakat masih mengandalkan dana alokasi khusus (DAK) ataupun dana alokasi umum (DAU).
“Kalau PAD-nya kuat, ada guncangan dengan pemerintah pusat tidak ada masalah. Kalau ada daerah PAD-nya besar berarti swastanya hidup,” katanya.
Ia menjelaskan dengan dunia usaha yang hidup, maka pendapatan daerah meningkat, lapangan kerja bertambah dan masyarakat lebih sejahtera.
“Hidupkan dunia usaha, starting mendengarkan maunya mereka apa, apa kelurahannya, karena kalau dunia usaha bergairah, pendapatan daerah juga naik,” jelas Tito.
Pemerintah daerah kata Tito, wajib mempermudah perizinan usaha tanpa administrasi yang berbelit-belit. Tujuannya, selain menggairahkan sektor usaha juga mengantisipasi pengusaha lebih memilih berinvestasi di negara lain ketimbang dalam negeri karena administrasi yang panjang hingga berbulan-bulan.
Ia menyebut dari 1.034 kepala daerah se-Indonesia, cara untuk menambah pendapatan perlu pemikiran layaknya pengusaha. Apalagi, mayoritas kepala daerah di Indonesia masih sedikit yang berlatarbelakang pengusaha, selebihnya dari birokrasi.
Untuk itu, pihaknya mengajak Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan Kamar Dagang Industri (Kadin) agar saling bertukar pikiran dalam mengembangkan ekonomi melalui potensi dunia usaha yang dimiliki masing-masing daerah di kegiatan Rakornas PHD.
Tito mengatakan Indonesia menjadi negara G-20 dengan pertumbuhan ekonominya salah satu terbesar di dunia bukan karena APBN dan APBD hampir Rp3.621,3 triliun, dengan serapan PAD daerah sekira Rp400 triliun.
Namun, dana itu semakin naik jika semua daerah bisa mengoptimalkan pendapat swasta, membuat rantai pasok peredaran uang agar bisa survive tanpa mengharap dari pusat.
“Selain itu, belanja pemerintah hanya sebagai pemancing sedangkan PAD jadi penopang. Karena tidak akan pernah daerah itu akan maju hanya dengan belanja pemerintah, impossible,” kata Tito Karnavian. (*)
