Kabardedikan.com, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu berencana membuka posko pengaduan bagi masyarakat terkait kenaikan PBB-P2 tahun 2025 di 22 kecamatan.
Hal itu disampaikan langsung Bupati Luwu Patahudding usai rapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di ruang kerjanya, Senin, 1 September 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Bapenda Luwu, Zulfikar, menjelaskan Pemkab Luwu akan menggelar rapat dengan para camat untuk membicarakan teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Kami akan segera rapatkan hal itu bersama camat, dipimpin langsung oleh Bupati,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa, 2 September 2025.
Terpisah, Gunawar Paesmo Camat Bupon saat dikonfirmasi terkait rencana Pemda Luwu ini mengatakan bahwa pihaknya siap melaksanakan perintah Bupati tersebut.
“Insyaallah kami akan segera menindaklanjuti kebijakan Bapak Bupati dan menunggu petunjuk teknis dari Bapenda,” kata dia.
Sebelumnya, Bupati Luwu mengambil langkah ini sebagai respon atas keluhan masyarakat mengenai kenaikan PBB-P2 tahun 2025.
“Kebijakan ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, ketenteraman, dan stabilitas di Kabupaten Luwu,” ucapnya, Senin, 1 September 2025.
Selain membuka posko pengaduan PBB-P2 di 22 kecamatan untuk mengevaluasi tarif secara bertahap, Pemkab Luwu juga menetapkan empat kebijakan lain, yakni:
1. Pembebasan PBB-P2 tahun anggaran 2025 bagi masyarakat miskin ekstrem dan Legiun Veteran RI.
2. Keringanan, penundaan, penghapusan denda, dan relaksasi pembayaran, termasuk kompensasi bagi wajib pajak yang telah membayar lebih tinggi pada tahun berjalan, yang akan diberikan pada tahun berikutnya dalam bentuk pengurangan sesuai ketentuan.
3. Sosialisasi bersama tokoh masyarakat, DPRD, dan perwakilan wajib pajak untuk mencari solusi yang adil serta memperluas pemahaman manfaat PBB-P2.
4. Peninjauan kembali kenaikan kelas tanah dan NJOP sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keseimbangan pembangunan dengan kemampuan masyarakat. (Jayanto)
