Kabardedikan.com, Luwu – Akbar Sunali Anggota DPRD Luwu dari Fraksi PPP menyoroti program UHC Prioritas Pemkab Luwu yang belum maksimal di layanan kesehatan kecamatan atau Puskesmas.
Hal tersebut dia sampaikan dalam pembahasan APBD Perubahan 2025 di ruang Musywarah DPRD Luwu, pada Rabu, 10 September 2025.
Dia mengatakan bahwa masih ada warga Luwu ketika membawa KTP dan KK di Puskesmas ternyata belum dilayani lantaran BPJS mereka tidak aktif.
“Ini perlu dievaluasi. Sampaikan ke Puskesmas bahwa UHC Prioritas sudah berlaku artinya ketika BPJS masyarakat tidak aktif harus tetap dilayani,” kata dia.
Akbar meminta agar Dinas Kesehatan Luwu melakukan sosialisasi ke Puskesmas terkait program tersebut. ” Kasian masyarakat yang berobat ke Puskesmas jika masih ada hal-hal seperti ini,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Luwu dr Rosnawary menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait program UHC Prioritas ini.
“Kasus adanya BPJS yang tidak aktif sehingga tidak menerima pelayanan di Puskesmas, biasanya disebabkan KTP atau Kartu Keluarga (KK) yang tidak valid atau online. Selain itu, ada kemungkinan double KK,” jelas Rosnawary.
Dia mengatakan, kalaupun ada BPJS masyarakat yang tidak aktif, sebenarnya bisa cepat ditangani sebab Dinas Kesehatan memiliki group WhatsApp untuk memantau seluruh pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu.
“Di dalam group itu ada Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Direktur RS Batara Guru dan BPJS Kesehatan. Sehingga jika ada (BPJS) yang tidak aktif langsung disampaikan dalam group itu,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pelayanan Puskesmas dengan menggunakan KTP sudah bisa dilakukan sejak UHC Prioritas berlaku. Dengan menggunakan KTP saja kata dia, masyarakat langsung menerima pelayanan.
“Sejak UHC Prioritas berlaku, kami sudah melakukan sosialisasi ke semua Puskesmas. Langsung memberikan pelayanan dengan membawa KTP saja dan mengaktifkan (BPJS) jika tidak aktif,” tutur Rosnawary. (Jayanto)
