Kabardedikan.com, Luwu — Pemerintah Kabupaten Luwu tengah menggenjot pembentukan dan penggabungan sejumlah dinas. Rencana itu kini telah didorong ke DPRD Luwu untuk dibahas dan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda).
Penggabungan dan pembentukan dinas baru ini ditargetkan rampung sebelum pembahasan APBD 2026. Sebab, struktur organisasi perangkat daerah yang baru diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.
Namun, dalam rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Komisi II DPRD Luwu, Rabu 22 Oktober 2025, terungkap bahwa rencana tersebut belum disertai naskah akademik sebagai dasar penyusunan regulasi.
Sukma, anggota Panitia Khusus (Pansus) pembentukan perda tersebut, menyoroti hal itu. Ia menegaskan, setiap rancangan peraturan daerah semestinya dilengkapi dengan naskah akademik sebagai acuan hukum dan pertimbangan pembentukan.
“Saya memang bukan orang hukum, tetapi selama ini jika kita ingin membentuk peraturan daerah pasti ada naskah akademik. Itu acuannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak boleh membuat rencana tanpa landasan yang jelas. Sebab, dalam naskah akademik tercantum bukan hanya landasan yuridis, tetapi juga aspek sosiologis dan filosofis yang mendasari pembentukan kebijakan.
“Apalagi jika pembentukan OPD (dinas) baru harus ke Jakarta untuk melakukan konsultasi, tentu membutuhkan naskah akademik,” tambahnya.
Senada dengan Sukma, Wakil Ketua II DPRD Luwu Andi Mammang juga menegaskan pentingnya naskah akademik dalam rencana penggabungan dan pembentukan dinas tersebut. Menurutnya, dokumen itu dibutuhkan agar arah pembentukan kelembagaan baru menjadi lebih terukur dan sesuai kebutuhan daerah.
“Jika memang anggarannya tidak ada, buat apa kita paksakan. Apalagi kita akan melakukan kunjungan konsultasi ke kementerian dan biro hukum,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD tetap melanjutkan pembahasan tersebut sembari meminta naskah penjelasan yuridis yang dibawa oleh Bagian Organisasi Pemda Luwu dilengkapi dengan landasan sosiologis dan filosofis.
Adapun sejumlah dinas yang rencananya akan digabung atau dilebur dalam rancangan perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2022 antara lain:
1. Dinas Pendidikan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga digabung menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pertanahan menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DP2KB) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dilebur menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Dinas Perdagangan disatukan menjadi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
5. Dinas Pertanian dilebur menjadi dua dinas baru, yakni Dinas Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan serta Dinas Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dipecah menjadi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sumber daya air dan konstruksi. (Jayanto)
