Kabardedikan.com, Luwu – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Luwu Tahun 2025–2029 di ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Selasa, 18 November 2025.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu, Moh. Arsal Arsyad, dalam laporannya memaparkan bahwa saat ini, angka kemiskinan Kabupaten Luwu berada pada 10,58% atau sekitar 41 ribu jiwa.
“Melihat potensi daerah yang cukup besar, Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga berada pada satu digit pada tahun 2029,” kata dia.
Dia menjelaskan beberapa strategi utama yakni mengurangi neban pengeluaran masyarakat melalui layanan kesehatan gratis UHC. Penyediaan rumah layak huni melalui program kolaborasi dengan Kementerian PUPR dan usulan melalui RPJMD.
Kemudian program sanitasi layak dan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk seragam gratis bagi siswa SD–SMP.
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Penguatan komoditas unggulan seperti kakao, kopi, hortikultura, serta pengembangan UMKM.
Selain itu kata Arsal, strategi lain yakni penyediaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan pelatihan tenaga kerja. Penyiapan basis data tenaga kerja per desa serta rencana kerja sama penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
Selain strategi itu, Arsal juga menjelaskan intervensi kemiskinan melalui program yang bersifat multisektoral seperti subsidi pupuk pertanian dan rencana perluasan subsidi untuk sektor perikanan dan tambak.
Program penanaman sayuran di halaman rumah bekerja sama dengan TP-PKK untuk mendukung dapur gizi MBG. Percepatan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP). Penguatan Basis Data Kemiskinan melalui sinkronisasi Integrasi data yaitu data DTSEN.
DTSEN singkatan dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yaitu basis data tunggal yang mencakup kondisi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia dan menjadi dasar utama penyaluran bantuan sosial (bansos). Data ini merupakan gabungan dari data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Program Penanganan Fakir Miskin (P3KE)
Sementara itu Wakil Bupati Luwu hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu dan dibutuhkan keseriusan seluruh OPD untuk memastikan target penurunan kemiskinan dapat tercapai.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Ini menyangkut kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu. Saya berharap seluruh kepala OPD hadir dan berperan aktif, karena penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Wakil Bupati juga meminta agar setiap OPD memberikan perhatian penuh terhadap program-program yang berorientasi pada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. (*)
