Kabarkedikan.com, Luwu – DPRD Kabupaten Luwu memastikan bahwa tahapan pembahasan Rancangan APBD Pokok Tahun Anggaran 2026 akan dimulai besok, Rabu 26 November 2025. Pimpinan DPRD menegaskan bahwa seluruh agenda pembahasan telah disusun melalui Badan Musyawarah (Bamus).
Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, mengatakan bahwa sejumlah tahapan awal penyusunan APBD 2026 sudah dilalui, termasuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada awal Oktober.
“Dalam jeda waktu itu kami menjalani beberapa tugas pembahasan tiga pansus, masing-masing Ranperda Pemilihan Kepala Desa dan PAW, Ranperda Penyertaan Modal Perum Tiara Tirta Latimojong, dan Ranperda Penataan Kelembagaan,” ujar Gazali saat dikonfirmasi, Selasa, 25 November 2025.
Selain agenda pansus, DPRD juga mengikuti Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan serta melaksanakan Reses Masa Sidang I Tahun 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dia melanjutkan bahwa melalui Bamus, DPRD telah menetapkan rangkaian kegiatan tahapan APBD, dimulai besok dengan paripurna penyerahan dan pandangan fraksi, dilanjutkan Jawaban Bupati pada 27 November, pembahasan pada 28 November, dan ditargetkan penetapan APBD Pokok 2026 pada 30 November 2025.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Luwu, Andi Mammang menjelaskan, surat permintaan agenda rapat penyerahan Ranperda APBD tahun 2026 pada 21 Oktober 2025 baru masuk ke Sekretariat DPRD pada awal November 2025.
“Kalau ada isu sekretariat menerima surat tanggal 21 Oktober, itu tidak benar. Suratnya saja dibuat tanggal 24 Oktober, dan bisa dicek langsung di Bagian Umum Sekretariat DPRD. Sekretariat baru menerima surat pada 5 November 2025,” ujar Ketua Gerindra Luwu ini.
Andi Mammang menambahkan bahwa dalam rapat Bamus, DPRD meminta pemerintah menyerahkan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) setiap SKPD sebelum paripurna penyerahan APBD besok.
RKA merupakan dokumen rincian anggaran tiap dinas, mulai dari belanja pegawai, program pembangunan, hingga kebutuhan operasional. Dokumen tersebut diperlukan agar pembahasan anggaran tidak hanya mengacu pada penjabaran umum APBD.
“Yang baru kami terima dari TPAPD eksekutif itu baru penjabaran APBD. Kami ingin menghindari kejadian seperti sebelumnya, di mana RKA baru dibagikan saat rancangan APBD mulai dibahas,” pungkasnya. (Jayanto)
