Kabardedikan.com, Luwu – DPRD Luwu menyoroti Depo Pertamina Karang-Karangan yang dinilai tidak transparan dalam membuka rincian distribusi BBM ke setiap SPBU pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Luwu, Senin, 19 Januari 2026.
Ketua Komisi II DPRD Luwu, Wahyu Napeng, menegaskan tidak ada alasan bagi pihak Pertamina untuk menutup data distribusi BBM ke SPBU. Menurutnya, keterbukaan data diperlukan agar DPRD dapat memetakan penyebab kelangkaan BBM yang kerap terjadi.
“Beberapa kali kita rapat, data tidak bisa dibuka atau tidak dibawa. Ada apa ini? Demi kepentingan rakyat, DPRD wajib mengetahui rincian tersebut. Bagaimana kami bisa melakukan pengawasan kalau datanya tertutup,” kata Wahyu.
Ia menilai data distribusi BBM ke SPBU bukanlah dokumen rahasia, terlebih menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan data itu, DPRD dapat mencocokkan kuota BBM Kabupaten Luwu dengan pembagian ke masing-masing SPBU.
“Ini wajar kami minta untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kalau Pertamina tertutup, fungsi pengawasan DPRD jadi tidak berjalan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Luwu, Summang. Ia menyebut DPRD siap bersurat secara resmi jika data tersebut harus diminta melalui mekanisme administratif.
“Sepanjang 2025, kelangkaan BBM hampir terjadi di semua SPBU di Luwu. Dengan data rincian itu, kami ingin melihat apakah perlu pengajuan tambahan kuota. Sebab, di sejumlah SPBU, jika kuota mencapai 16 KL, antrean panjang tidak terjadi,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Depo Pertamina Karang-Karangan, Faisal, menyatakan pihaknya tidak memiliki data rincian kuota untuk setiap SPBU. Menurutnya, data tersebut berada di tingkat regional.
“Jika memang dibutuhkan, harus bersurat ke regional Makassar. Pembagian kuota ada di sana, kami tidak memegang datanya,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Perdagangan, kuota BBM Kabupaten Luwu pada 2023 untuk solar sebesar 22.634 KL dan pertalite 39.744 KL. Tahun 2024, kuota solar meningkat menjadi 27.289 KL dan pertalite 38.430 KL.
Sementara pada 2025, kuota solar tercatat 30.310 KL (versi Dinas Perdagangan), sedangkan data Depo Pertamina mencatat 36.243 KL. Untuk pertalite, data Dinas Perdagangan mencatat 39.575 KL, sementara data Depo Pertamina 36.079 KL. Hingga kini, rincian kuota untuk masing-masing SPBU belum tersedia di Dinas Perdagangan. (Jayanto)
