Kabardedikan.com, Jakarta –Pimpinan DPRD se-Luwu Raya menyampaikan aspirasi masyarakat ke Kementerian Dalam Negeri terkait usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.s Mereka ditemui langsung Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya.
Pertemuan tersebut digelar dalam rangka undangan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), sekaligus menjadi forum penyampaian resmi usulan pemekaran Provinsi Luwu Raya.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan menyampaikan secara langsung latar belakang, urgensi, serta kondisi objektif daerah yang melandasi tuntutan pemekaran provinsi.
Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli, saat dikonfirmasi Kabardedikan.com mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut ia menyampaikan bahwa pemekaran Provinsi Luwu Raya bukanlah semata aspirasi politik.
“Melainkan kebutuhan administratif untuk mempercepat pelayanan publik, mengurangi rentang kendali pemerintahan, serta menjaga stabilitas sosial di wilayah Luwu Raya,” kata dia.
Ia juga menambahkan bahwa pimpinan DPRD yang hadir menegaskan dukungan politik dan sosial di daerah telah terkonsolidasi, serta pemerintah daerah siap mengikuti seluruh tahapan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua DPRD Luwu Utara, Husain, dalam pertemuan itu menyampaikan agar tidak melupakan sejarah adanya keinginan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Keinginan tersebut merupakan janji negara, di mana Presiden Ir. Soekarno pernah berjanji kepada Datu Luwu.
“Provinsi Luwu Raya sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas pengorbanan politik dan sejarah Luwu,” ungkapnya.
Husain juga menegaskan bahwa sudah dua minggu masyarakat menutup dan memblokade jalan poros dari perbatasan Kabupaten Luwu–Luwu Timur hingga puluhan titik, dengan harapan Presiden Prabowo mendengar keinginan masyarakat luas Luwu Raya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menerima dan mendengarkan paparan aspirasi tersebut secara terbuka. Ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri memahami dinamika dan aspirasi daerah, serta akan menempatkan usulan pemekaran Provinsi Luwu Raya dalam mekanisme dan kajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kemendagri saat ini mengkaji UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 55 dan Pasal 56, serta menyelesaikan dua peraturan pemerintah, yaitu Rancangan Penataan Daerah dan Rancangan Desain Besar Penataan Daerah. Dua RPP tersebut sementara disusun oleh Kemendagri sehingga akan memudahkan pembentukan dan penataan daerah otonomi baru,” tuturnya.
Ke depan, pemerintah daerah dan DPRD se-Luwu Raya akan terus melakukan konsolidasi, melengkapi dokumen pendukung, serta mengikuti arahan Kementerian Dalam Negeri agar perjuangan pemekaran Provinsi Luwu Raya berjalan konstitusional, tertib, dan berkelanjutan.
Pertemuan ini menjadi sinyal positif bagi perjuangan masyarakat Luwu Raya, sekaligus menegaskan bahwa aspirasi tersebut telah masuk dalam ruang dialog resmi pemerintah pusat. (Jayanto)
