Kabardedikan.com, Luwu – Ketua DPRD Luwu menyampaikan keprihatinannya setelah koleganya, Wakil Ketua I DPRD Luwu, Zulkifli, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahun 2024.
“Sebagai pimpinan, kami sangat prihatin terhadap persoalan ini. Untuk itu semua kita serahkan prosesnya kepada aparat penegak hukum,” katanya saat dimintai tanggapan pada Jumat, 6 Maret 2026.
Ia berharap proses hukum yang dijalani rekannya tersebut dapat berjalan dengan baik. “Mari bersama-sama kita doakan,” tandasnya.
Kamis, 5 Maret 2026, Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahun 2024.
Salah satunya adalah Wakil Ketua I DPRD Luwu, Zulkifli (Z) . Empat tersangka lainnya yakni Muhammad Fauzi (MF mantan anggota DPR RI), Mulyadhie (M) , A. Rano Amin (ARA), dan Arif Rahman (AR) .
Dalam siaran pers yang diterima media ini, Kejari Luwu menjelaskan, Muhammad Fauzi yang memiliki program aspirasi P3-TGAI ini memerintahkan Rano agar mencari kelompok P3A yang ingin diusulkan.
Kemudian Rano menghubungi Zulkifli, untuk mencari kelompok di Kabupaten Luwu. Para kelompok yang tertarik pada program aspirasi anggota DPR RI Muhammad Fauzi itu diminta membayar uang muka atau fee
“Bahwa Sdr. Zulkifli merupakan pihak yang ditawarkan oleh Sdr. Rano atas perintah dari Sdr. Fauzi untuk menghimpun, mencari, menampung, dan memfasilitasi kelompok P3A di Kabupaten Luwu yang ingin diusulkan ke dalam pokok pikiran dana aspirasi milik Sdr. Fauzi, dengan menetapkan syarat setiap kelompok wajib menyetorkan fee sebesar Rp25.000.000,” bunyi siaran pers tersebut.
Sekedar diketahui, pada tahun 2024, Kementerian PUPR merealisasikan program P3-TGAI sebanyak 152 titik di Kabupaten Luwu, dengan anggaran Rp225.000.000 per titik. Anggaran tersebut terdiri dari pekerjaan fisik sebesar Rp195.000.000 yang dikelola secara swakelola oleh kelompok P3A, serta dukungan manajemen Rp30.000.000 yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dari APBN Tahun Anggaran 2024.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jayanto).
