Kabardedikan.com, Opini – Pemerintah Kabupaten Luwu, tengah mengusulkan kawasan Hutan Simoma di Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan, sebagai lokasi pembangunan sekolah terintegrasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kepala Dinas Pendidikan Luwu, Andi Pelanggi, menyebutkan bahwa Bupati Patahudding menyambut baik rencana ini karena sekolah integrasi merupakan program prioritas nasional.
Namun di balik semangat memiliki “sekolah berstandar nasional” itu, terdapat alasan yang justru membuka skandal tata kelola lahan Hutan Simoma dipilih semata karena keterbatasan lahan yang tersedia. Beberapa aset lahan sudah direncanakan untuk pembangunan lain, dan untuk kebutuhan lahan 20 hektare, saat ini hanya tersedia di Hutan Simoma.
Inilah ironi kawasan hutan yang seharusnya dilindungi justru dijadikan “cadangan lahan terakhir” akibat kegagalan perencanaan tata ruang pemerintah daerah sendiri.
Sebelum proyek sekolah ini muncul, Hutan Simoma telah lebih dulu menjadi korban perambahan liar yang berlangsung lama dan sistematis. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu membenarkan kerusakan hutan di Simoma, dengan temuan adanya jalan yang dibuat dan kawasan yang sudah dipetak-petak seperti rencana lokasi permukiman. Bahkan di lapangan sudah terdapat 103 lokasi yang telah terbit SPPT PBB-nya.
Fakta ini memunculkan pertanyaan kritis: bagaimana pemerintah bisa mengklaim Hutan Simoma sebagai “aset yang masih tersedia” ketika kawasan itu sudah sejak lama dirambah, diperjualbelikan kapling-kaplingnya, dan diduga telah kehilangan statusnya sebagai aset Negara?
Ada kontradiksi yang sangat mencolok dalam narasi pemerintah daerah ini: mereka ingin membangun sekolah simbol pencerdasan bangsa di atas kehancuran ekosistem yang merupakan laboratorium alam yang sesungguhnya. Anak-anak yang seharusnya belajar tentang keanekaragaman hayati Sulawesi justru akan belajar di atas lahan yang direnggut dari keanekaragaman hayati itu sendiri.
Klaim “keterbatasan lahan” pun patut dipertanyakan secara serius. Kabupaten Luwu memiliki wilayah yang sangat luas. Jika satu-satunya opsi adalah hutan yang dilindungi, maka yang sesungguhnya terbatas bukan lahannya, melainkan kreativitas, komitmen, dan integritas perencanaan pemerintah daerahnya.
1. Pemkab Luwu harus segera menghentikan seluruh proses pengajuan Hutan Simoma sebagai lokasi pembangunan dan menarik usulan tersebut dari Kemendikdasmen.
2. Audit menyeluruh atas perambahan lahan di Hutan Simoma, termasuk penertiban 103 SPPT PBB ilegal yang telah terbit dan penuntutan hukum terhadap pelaku perambahan.
3. pemerintah daerah wajib melakukan kajian lahan alternatif yang tidak berstatus kawasan hutan atau bernilai ekologis tinggi, dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
4. Hutan Simoma justru harus dipulihkan dan dikelola secara profesional sebagai kawasan penelitian dan ekowisata yang dapat memberikan PAD berkelanjutan bagi daerah.
Proyek pembangunan sekolah di Hutan Simoma bukan hanya persoalan tata ruang. Ini adalah cermin dari cara pemerintah memandang lingkungan hidup sebagai sumber daya yang bisa dikorbankan kapan saja demi proyek yang dikemas dengan narasi pembangunan.
Menolak proyek ini bukan menolak pendidikan, Ini adalah penolakan terhadap cara berpikir pembangunan yang memakan dirinya sendiri. (*)
