Kabardedikan.com, Luwu – Ratusan pekerja Awak Mas Project PT Masmindo Dwi Area (MDA) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Luwu (AMAL) menggelar aksi unjuk rasa di tiga lokasi, yakni Polres Luwu, Kantor DPRD Luwu, dan Kantor Bupati Luwu, Kamis (15/10/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemalangan jalan di Desa Rante Balla yang berkaitan dengan persoalan antara PT MDA dan pihak yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla. AMAL menilai persoalan tersebut tidak seharusnya berdampak pada ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas perusahaan.
Jenderal Lapangan Aksi itu Luther Jr mengatakan, persoalan yang dihadapi PT MDA hingga bergulir ke Komisi III DPR RI itu, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku tanpa mengorbankan nasib para pekerja.
“Pemalangan ini telah merugikan sekitar 3.000 karyawan. Kami tidak bisa bekerja akibat pemalangan tersebut,” ujarnya.
Ia mengkhawatirkan, jika pemalangan terus berlangsung dalam waktu lama, ribuan pekerja berpotensi kehilangan mata pencaharian. Kondisi tersebut juga dinilai dapat berdampak pada keluarga pekerja yang bergantung pada penghasilan dari perusahaan.
Karena itu, AMAL meminta pemerintah dan aparat kepolisian segera mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut Luther, pemalangan tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga pelaku usaha lokal, vendor, dan UMKM yang aktivitas ekonominya berkaitan dengan operasional perusahaan.
“Kami melakukan aksi damai untuk meminta pihak terkait mengambil tindakan agar pemalangan dibuka karena dampaknya merugikan banyak orang,” jelasnya.
AMAL juga memperingatkan bahwa jika tidak ada langkah penyelesaian dari pihak terkait, para pekerja berpotensi mengambil tindakan sendiri untuk membuka palang tersebut. Karena itu, mereka meminta agar persoalan segera ditangani guna menghindari gesekan di lapangan.
“Kami berharap pihak terkait segera membuka pemalangan dalam waktu 1×24 jam. Apabila dalam waktu 1 X 24 jam Tuntutan kami tidak diindahkan, Maka jangan salahkan kami, jika kami akan melakukan hal yang kami anggap benar,” tegas dalam orasinya.
Selain meminta pembukaan palang, AMAL menyampaikan sejumlah tuntutan lain. Mereka mendesak agar keselamatan dan hak-hak pekerja dijamin, serta meminta penghentian segala bentuk ancaman, intimidasi, dan tindakan yang menghalangi pekerja mencari nafkah.
AMAL juga meminta aktivitas dan operasional perusahaan segera dipulihkan, termasuk kelancaran pekerjaan dan distribusi logistik. Mereka mendesak pemerintah memfasilitasi mediasi terbuka dengan melibatkan seluruh pihak terkait, disertai keputusan dan tenggat penyelesaian yang jelas.
Aliansi tersebut turut meminta kejelasan tindak lanjut rekomendasi Komisi III DPR RI agar dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Selain itu, AMAL meminta Kedatuan Luwu menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan nama dan kewenangan adat melalui mekanisme adat yang berlaku.
Dalam tuntutan lainnya, AMAL mendesak aparat penegak hukum menuntaskan proses hukum terkait perkara yang melibatkan Bangsawan Pasande, termasuk dugaan ancaman terhadap pekerja, secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.
Melalui aksi tersebut, AMAL berharap pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan pemalangan di Rante Balla agar aktivitas pekerja dan perekonomian masyarakat dapat kembali berjalan.
“Jalan harus terbuka, pekerja harus terlindungi, dan hukum harus ditegakkan,” demikian salah satu seruan AMAL dalam aksi tersebut. (*)
