Kabardedikan.com, Makassar- Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian (Kominfo) Luwu bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan perpanjangan kerja sama pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Gammara Hotel Makassar, Selesa, 7 Maret 2023.
Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, H. Muhammad didampingi Kepala Bidang Persandian Rahmat Fajri menyampaikan tujuan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) ini adalah menjaga keamanan sistem elektronik yang berlakukan pada setiap Pemda di Sulsel.
“TTE ini salah satu kegunaannya adalah agar keamanan informasi bisa terjaga dangan baik,” kata Muhammad
Selain penandatangan perpanjangan kerjasama TTE, kegiatan itu juga meluncurkan aplikasi yang dinamakan Pilar atau Pusat Informasi Layanan Aduan Siber dan Persandian.
Aplikasi ini dibuat oleh Dinas Kominfo Provinsi Sulsel sesuai arahan Gubernur yang pemanfaatannya untuk melayani penyedian TTE dan menerima laporan insiden siber.
Dasar pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik.
“Apabila ada insiden siber yang terjadi di Pemda maka Pilar persandian ini mempunyai peran memperbaiki dan membantu agar insiden tersebut bisa dihilangkan,” ucap Kadis Kominfo Luwu.
Dirinya mengungkapkan usai penandatanganan dan launching Aplikasi Pilar itu, Deputi III BSSN Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan, Hasto Prastowo menjelaskan terkait literasi keamanan Siber.
“Deputi III BSSN juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih memahami sistem keamanan elektronik yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pemda dari insiden digital serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih sadar dan serius untuk menjaga keamanan informasi dan data dirinya di zaman digitalisasi,” tutupnya.
Sekedar informasi, kegiatan ini diselenggarakan BSSN bersama Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan, diikuti 24 Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dan dibuka langsung Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Layanan Sertifikat Elektronik melaksanakan pemberian layanan penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik.
Pemanfaatan Sertifikat Elektronik diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 42 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.(*)
