KPP Pratama Palopo Gelar Pekan Panutan Pajak di Luwu, Khris Sebut Tidak Ada Hubungan Kasus Pejabat Pajak

Kepala KPP Pratama Palopo Khris Rolanto

Kabardedikan.com, Luwu – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo Khris Rolanto menyampaikan kegiatan Pekan Panutan Pajak Tahun 2023 merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun.

Khris membantah jika kegiatan hari ini tidak ada hubungannya dengan kasus yang menimpa pejabat Ditjen Pajak yang akhir-akhir ini muncul tagar #stopbayarpajak.

Hal tersebut diungkapkan Khris Pratama Kepala KPP Pratama Palopo usai menggelar kegiatan Pekan Panutan Pajak wilayah Luwu di Aula Dinas Perkim, Kamis, 9 Maret 2023 bersama Bupati Luwu dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu.

“Kegiatan ini adalah kegiatan rutin, sebelumnya kami juga mengadakan kegiatan serupa di beberapa wilayah lain juga; Palopo, Luwu Utara, dan tanah Toraja,” tandasnya.

  Kepala Desa di Luwu Ditelpon Orang Mengaku dari Kejaksaan Luwu, Kajari Luwu Pastikan Itu Penipuan

Khris menyebutkan jika kegiatan hari ini memang kebetulan di bulan Maret sehingga katanya tidak ada hubungannya peristiwa yang menimpa Ditjen Pajak.

Pekan Kepatuhan Pajak hari ini sambung Khris dimaksudkan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan pajak kepada negara melalui kantor pelayanan pajak.

Khris mengatakan Pemerintah Kabupaten Luwu telah kooperatif dan telah menjalin kerja sama baik. Olehnya Khris mengharapkan Bupati Luwu Bisa memberikan inspirasi kepada seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPTnya tepat waktu.

  Basmin Mattayang Menghadiri Rakornas BNPB, Instruksikan Sosialisasi Potensi Bencana

“Pemkab Luwu sangat kooperatif dengan kami dan menjalin kerjasama dengan kami berlangsung baik sehingga kemudian kegiatan hari ini diharapkan Pak Bupati memberikan contoh kepada masyarakat untuk melaporkan SPTnya,” ucapnya.

Selain itu lanjut Khirs, mengharapkan Bupati Luwu untuk menghimbau wajib pajak melakukan pemadanan NiK sebagai NPWP.

Kendati pemadanan NIK sebagai NPWP berakhir hingga akhir tahun, namun Khirs mengharapkan pemadanan NIK sebagai NPWP harus segera dilakukan.

Saat ditanya bagaimana kepatuhan pajak Pemerintah Kabupaten Luwu, Khris belum bisa membeberkan lantaran hingga hari ini masih proses pelaporan.

“Saat ini kami kita belum bisa menilai karena memang proses hingga akhir bulan Maret. Nanti kita lihat tanggal 30 Maret kita lihat siapa yang on time siapa yang tidak,” pungkasnya. (JAYANTO)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

deposit 10 bonus 10

garansi kekalahan 100

slot vietnam

depo 50 bonus 50

https://parfumschristianblanc.com/

https://www.barplate.com/wp-includes/js/qris/

https://hotmusic507.org/