Kabardedikan.com, Lutim — Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dr H April meminta baik para ASN, Kepala Desa, Tokoh Agama, masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan, sebab sumber daya hutan sebagai penyangga ekonomi kehidupan.
Hal itu disampaikan April saat mewakil Bupati Budiman dalam Rapat Pembahasan dan Peninjauan Lapangan Hasil Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur.
Rapat itu digelar setelah pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan hutan sepanjang kurang lebih 56,5 km pada kelompok hutan bakau Pawosoi Malili pada bulan Maret lalu selesai dilakukan.
Selanjutnya digelar rapat pembahasan dan peninjauan lapangan hasil kegiatan Panitia Tata Batas sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5819/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Timur).
April melanjutkan, laju pertumbuhan penduduk yang pesat seiring kebutuhan akan lahan terus mengalami peningkatan yang dapat mengancam keberadaan kawasan hutan. Belum lagi penggunaan lahan di hutan yang tidak terkendali mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menciptakan ketidakpastian di dalam hutan.
“Pembangunan kehutanan merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah yang senantiasa berkontribusi dan bersinergi dengan pembangunan sektor lainnya, serta secara bersama menciptakan gerak pembangunan yang seimbang guna mewujudkan optimalisasi pembangunan antara manfaat ekologi, ekonomi dan sosial budaya,” tandas April.
Dirinya menjelaskan permasalahan hutan kerap terjadi seperti pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, maraknya ilegal loging, serta konflik kepemilikan lahan memberikan dampak seperti kabut asap akibat kebakaran hutan, longsor dan banjir.
“Saya berharap rapat ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi kita semua dalam penyiapan bahan pertimbangan kebijakan penggunaan lahan serta mendiskusikan permasalahan terkait pengunaan lahan disekitar kawasan hutan,” tutup April.
Usai pembukaan, rapat dilanjutkan dengan pemaparan materi dari dua orang narasumber yakni Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar, Ir. Maryuna Pabutungan, MP. dan Kabid Tata Kelola Hutan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Sulsel. (*)
