Kabardedikan.com, Luwu —Pemerintah Kabupaten Luwu dan DPRD Luwu menyetujui Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu.
Persetujuan ini ditandatangani, setelah anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. Lahmuddin membacakan hasil pembahasan anggota Pansus dan disetujui oleh seluruh anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna diruang sidang paripurna kantor DPRD Luwu, Kamis 3 Agustus 2023.
Persetujuan itu ditandatangani oleh Albaruddin Andi Picunang Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan mewakili Pemda Luwu dan Zulkifli Wakil Ketua II Anggota DPRD.
Albaruddin dalam sambutannya menyampaikan, Peraturan Daerah ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 94 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Selanjutnya, isinya disempurnakan pansus DPRD melalui pembahasan bersama eksekutif dan legislatif sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah.
“Dengan adanya persetujuan penetapan ini, menjadi langkah awal, selanjutnya dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan pasal 124 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah kemudian dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian Keuangan,” jelas Albaruddin
Dirinya berharap dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi harus lebih ditingkatkan sehingga masyarakat secara sadar untuk membayar pajak dan retribusi tanpa ditagih.
Sebelumnya dirinya juga berterima kasih kepada anggota DPRD Luwu atas dukungan dan kerja samanya yang telah membahas ranperda ini sehingga dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Sejurus itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Andi Palanggi mengatakan, persetujuan ranperda ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan asistensi ranperda di Kemendagri maupun Kemenkeu
“Mengingat bahwa Perda ini merupakan hal yang wajib, maka diharapkan selesai sebelum bulan 10, karena masih harus ditindaklanjuti dengan minimal 30 Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan nantinya.”
Dirinya berharap, Perda yang akan lahir ini sudah dapat diberlakukan ditengah masyarakat mulai tahun 2024 mendatang. (*)
