Kabardedikan.com, Luwu —Anggota DPRD Luwu Komisi III akan melakukan Rapat Dengar Pendapat atau RDP bersama dinas terkait dan pihak rekanan yang mengerjakan proyek yang bersumber dari dana hibah Masmindo sebesar Rp 67 Miliar.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Luwu Andi Mammang saat dikonfirmasi mengatakan, sejumlah proyek itu diduga bermasalah setelah melakukan monitoring di lapangan, di sejumlah wilayah belum lama ini.
“Terkait dengan hasil kunjungan kami untuk mengontrol dan mengetahui sejauh mana progres pekerjaan itu di lapangan. Ternyata hasilnya, masih banyak yang harus diselesaikan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa, 29 Agustus 2023.
Selain itu kata dia, sejumlah proyek itu menggunakan material yang tidak layak dalam pengerjaannya, sehingga dirinya menyarankan untuk diganti sesuai standar.
“Pekerjaan Talud, bantuan dana hibah Masmindo. Pasirnya kaya campur tanah. Tidak layak,” kata Andi Mammang dalam cuplikan video kunjungannya di salah satu proyek Masmindo di Bajo Barat yang diterima redaksi Kabardedikan.
Senada Ketua Komisinya, Afril Anggota PAW DPRD Luwu menggantikan Summang beberapa waktu lalu, menyayangkan sejumlah proyek yang diduganya bermasalah. Sebab sejumlah proyek tersebut telah menelan anggaran miliaran rupiah.
“Sangat disayangkan pekerjaan proyek itu dikerjakan seperti itu. Apalagi anggaran itu bersumber dari dana hibah,” tukasnya.
Salah satu proyek yang disorotinya ialah jalan alternatif masyarakat. Proyek jalan alternatif itu sepanjang 6 km dan menghabiskan dana hibah sebesar Rp 9 Miliar.”Permasalahan proyek ini, jalannya tidak bisa dilalui dan pengerukannya tidak diangkat,” tandasnya.
Kata dia, semestinya pengawas kegiatan mengawasi betul-betul proyek tersebut sehingga hasil pekerjaan bisa dinikmati masyarakat banyak.
“Pelaksana kegiatan juga, agar lebih serius dan meningkatkan mutu pekerjaan. Jika ke depan kita masih menemukan hal serupa maka kami soroti lagi demi kepentingan masyarakat,” tegas dia, seraya mengharapkan sejumlah proyek itu mesti dikerjakan sesuai regulasi.
Sementara itu Usdin salah satu PPK pada proyek tersebut tidak menampik proyek yang disoroti Komisi III DPRD Luwu. Namun menurutnya yang disoroti hanya beberapa titik jalan yang tidak bisa dilebarkan disebabkan lahan dan tanam tumbuh. “Setahu kami, hanya ini masalahnya,” ujar Usdin saat dikonfirmasi.
Dirinya membeberkan beberapa titik yang dimaksud: Ruas Rante Balla – Lekopini, 2 titik belum bisa dilebarkan lantaran terkendala lahan yang di atasnya terdapat cengkeh dan merica.
Ruas Bajo – Lekopini, 2 titik yang belum bisa dilebarkan terkendala lahan yang diatasnya ada jagung dan cengkeh.
“Ruas Kadundung-Bone Posi belum bisa dilaksanakan pekerjaan di Desa Bone Posi karena pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh belum selesai,” ungkapnya.
Menurut Sekretaris Dinas PUTR ini, hanya tiga masalah itu yang ditemukan anggota DPRD Luwu saat melakukan monitoring . “Saya tidak tahu kalau versi lain yang menurut mereka bermasalah,” pungkasnya.
Dilansir media Palopo Pos, alokasi anggaran sejumlah proyek dari dana hibah PT Masmindo itu sebesar Rp 67 miliar dan dikelola lima OPD yaitu Dinas PU, Bappeda, Perkim, Inspektorat, dan Bagian Pemerintahan.(JAYANTO)
