Kabardedikan.com, Luwu —Kasus dugaan korupsi di perusahaan daerah air minum atau PDAM Luwu kini memasuki babak baru. Mantan Direktur Saharuddin yang ditetapkan tersangka kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.
Ia ditahan atas dugaan korupsi proyek sambungan baru tahun 2018 hingga 2020. Pihak Kejari sebelumnya pada Bulan April lalu melakukan penggeledahan di kantor PDAM Luwu di Kelurahan Balo-Balo Kecamatan Belopa.
Saharuddin juga pernah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar. Namun gugatannya ditolak sehingga pemeriksaan perkaranya dilanjutkan.
Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Andi Usama Harun mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, Saharuddin langsung ditahan dan setelah BAPnya rampung dibawa ke lapas Palopo.
“Saat pemeriksaan sebagai tersangka, Saharuddin didampingi tim kuasa hukumnya dan sebelum dibawa ke Lapas, ada dokter yang memeriksa kesehatannya,” ujar Andi Usama Harun, Kamis, 7 September 2023.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI menemukan adanya kerugian negara sebesar 847 juta dalam perkara ini.
PDAM Luwu di bawah kepimpinan Saharuddin diduga membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) sebagai dasar penentuan besaran kebutuhan material maupun upah tenaga kerja pada proyek sambungan baru rumah dalam.
Selain itu diduga upah tenaga kerja pada kegiatan sambungan rumah hibah air minum perkotaan tersebut terdapat perbedaan antara jumlah yang dicairkan dengan yang dibayarkan kepada para pekerja.
Mantan Direktur PDAM Luwu ini terancam hukuman yakni pasal 2 undang -undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 yang diubah UU 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi, minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.
Sementara itu Penasehat Hukum Tersangka, Andi Ikram mengatakan kliennya yakni SHR telah melalui semua proses, pihaknya meyakini jika terdapat perbedaan antara tersangka dengan kejaksaan.
“Hak kejaksaan untuk melakukan penahanan setelah dilakukan 6 jam pemeriksaan, kami akan ajukan penangguhan penahanan. Ada kesalahan persepsi, klien kami sudah mengikuti semua prosedur secara nasional dan sesuai perbup,” pungkasnya (*)
