Kabardedikan com, Lutim – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan mendeklarasikan dan komitmen “Stop Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi” bersama se – Kepala Sekolah dan Guru dan Tenaga Pendidik (GTK) jenjang SD di Pantai Ujung Suso, Kecamatan Burau, Rabu, 27 September 2023.
Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan di sebuah spanduk pada acara Rapat Koordinasi. Pertemuan itu juga dirangkaikan pelepasan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lutim yang akan memasuki masa Purna Bhakti.
Basruddin Plt Kepala Dinas Pendidikan Luwu Timur menuturkan, komitmen ini sebagai upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan anak di Luwu Timur kian tahun semakin tinggi. Dari data PPA kata dia sudah tercatat 26 kasus.
Kegiatan ini kata dia, terinspirasi dari penyampaian Bupati Luwu Timur pada saat mengunjungi Dinas Dikbud beberapa waktu lalu. Bupati Budiman kata Basruddin menyampaikan agar Dinas Pendidikan ada Aksi di setiap tanggal 2 bulan berjalan yang terinspirasi dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
“Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan hari ini, kita berharap ini terus berkelanjutan dengan menggelar Aksi di tanggal 2 November yakni aksi untuk jenjang SMPN, begitu juga di tanggal 2 Desember ada Aksi untuk Bidang TK dan PAUD, sehingga betul-betul menjadi bulan aksi yang bisa kita laksanakan,” jelas Basruddin.
Basruddin juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dinas Dikbud dan Kepala Sekolah yang telah banyak dilakukan bersama di Dinas Pendidikan, sebab Basruddin tidak lama lagi memasuki masa Purna Bakti.
Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Lutim, Firawaty mengungkapkan, di Luwu Timur, selain darurat narkoba, juga sangat darurat seksual anak. Data tahun 2017 sampai 2023 ini kata dia, paling banyak kasus yang terjadi ialah kasus seksual anak, baik itu yang dilakukan oleh orang tua kandung, tetangga, dan om dari si anak.
Meski belum pernah menemukan kasus tersebut dilakukan kakak korban, “Namun jangan menganggap remeh kasus ini,” tegas Fira.
Dirinya menjelaskan, selain kasus anak, di UPTD PPA juga telah menangani kasus perempuan seperti korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Fira juga mengungkapkan, UPTD PPA Lutim ini hanya berbasis laporan, jadi jika ada kasus silahkan laporkan dan tim akan turun yang selalu standby 1×24 jam.
“Sekali lagi saya sampaikan jangan menganggap remeh kasus seksual anak ini, karena setiap saat mereka menerima laporan, dimana yang banyak terjadi saat ini anak-anak tingkat SD dan SMP,” tegas Fira.
“Hari ini kami juga akan membagikan sebuah brosur kepada para Kepala Sekolah dan seluruh yang hadir pada deklarasi ini agar jika nantinya menemukan kasus kekerasan apapun terhadap anak agar melaporkannya ke kontak person yang ada pada brosur tersebut dan semua identitas pelapor dijamin tidak akan dipublikasi,” pungkas Fira.
Hadir dalam kegiatan itu, mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Lutim, La Besse, para Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pamong Dinas Dikbud Lutim, dan para Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). (*)
