Kabardedikan.com – Penyelesaian kompensasi lahan yang dilakukan PT Masmindo Dwi Area (Masmindo) telah memasuki tahap akhir. Target kompensasi itu difokuskan pada Desa Ranteballa dan Boneposi. Dua desa ini adalah lokasi paling dekat dengan tambang.
Lahan yang telah dikompensasi Masmindo juga telah dilakukan proses pembersihan lahan atau land clearing. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan konstruksi fasilitas tambang.
External Relations Manager Masmindo Yudhi Purwandi mengungkapkan, tahapan pembangunan dan penambangan segera dilakukan sebab kata dia, peralatan tambang telah siap diangkut untuk memulai kegiatan konstruksi.
“Untuk itu kami berharap semua pihak dapat memberikan dukungannya untuk percepatan dan kelancaran proses mobilisasi dan konstruksi tambang,” jelasnya.
Yudhi menjelaskan jika target kompensasi lahan saat ini mencapai 10 persen atau 1. 434 ha, sedangkan luas Kontrak Karya Masmindo yaitu 14.390 ha. “Lebih dari 980 ha telah berhasil dikompensasi oleh Perusahaan,” jelasnya.
Selain itu sebutnya, lahan yang teridentifikasi masih berada dalam pengelolaan masyarakat sebanyak 307,6 ha. Lahan itu tersebut kata Yudhi masih dalam proses bersama pihak Masmindo.
Sementara lahan yang ditemukan Tim Percepatan Investasi Kabupaten Luwu pada Juli lalu sekitar 181,2 ha merupakan “tanah negera bebas”. Lahan itu merupakan hasil kajian dan peninjauan tim Satgas Luwu.
Tanah negera bebas adalah lahan yang tidak berada dalam penguasaan masyarakat atau tidak dikelola/tidak digarap. Hal inilah memicu banyak masyarakat mengajukan penerbitan SPPT – PBB. Namun Yudhi menjelaskan, pihak Masmindo tidak bisa mengkompensasi lahan tersebut kecuali warga menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah dimaksud dalam bentuk sertifikat hak milik (SHM).
“Tim Satgas Percepatan Investasi Luwu sudah melakukan sosialisasi bersama warga di Camp Awak Mas Masmindo, pada 31 Mei 2023 lalu. Dan telah dijelaskan bahwa di dalam wilayah Kontrak Karya Masmindo terdapat sejumlah areal yang berstatus “tanah negara”, yaitu tanah yang tidak boleh diperjualbelikan,” terang Yudhi.
Olehnya itu, dirinya mengimbau agar warga tidak melakukan kegiatan di wilayah konsesi Masmindo, khususnya di wilayah-wilayah yang sudah teridentifikasi sebagai “tanah negara bebas” tersebut.
Lebih jauh Yudhi mengatakan, Masmindo telah memberikan hak warga sebagaimana dalam ketentuan berlaku — Pasal 136 Ayat 1 UU Minerba No. 3 Tahun 2020, Masmindo sebagai perusahaan pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dikuatkan juga dalam Pasal 175 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya terkait penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan.
Hal ini dilakukan Masmindo sebagai upaya Perusahaan dalam mendorong pengembangan investasi di Luwu, dan sekaligus mengalirkan sejumlah besar manfaat bagi warga masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. (rls)
