Kabardedikan.com, Luwu – Ketua Koordinator Forum Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif atau FP2KEL Kabupaten Luwu, Ismail Ishak angka bicara ihwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Pokok 2024 yang terkesan dipaksakan.
Dirinya menilai, Ketua DPRD Luwu seolah-olah menggunakan kekuasaan absolutnya di dalam parlemen DPRD Luwu padahal kata dia, pengambilan keputusan di lembaga legislatif harusnya bersifat collective collegial
“Kami menilai Ketua DPRD Luwu arogan dalam menggunakan kewenangan sebagai pimpinan DPRD Luwu dalam menyikapi penyerahan Ranperda APBD Pokok TA 2024. Rapat paripurna penyerahan Ranperda APBD pokok TA 2024 Senin, 30 Oktober 2023 terkesan dipaksakan untuk dilanjutkan, faktanya forum itu tidak quorum karena anggota DPRD Luwu banyak yang tidak hadir,” ucapnya dalam keterangan tertulisnyanya, Sabtu, 4 November 2023.
Dirinya mengatakan sejak awal rapat tersebut bermasalah, sebab sejak awal rapat itu saja tidak quorum. Terbukti secara kolektif fraksi-fraksi DPRD Luwu tidak menyampaikan pandangan umumnya.
“Rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi Jumat lalu ada 6 fraksi yang belum menyatakan sikap setuju. Hanya empat fraksi yang menyatakan setuju, itupun ada anggota fraksi yang tidak setuju,” jelasnya.
Dirinya juga mengkritik terkait anggota DPRD Luwu yang dinyatakan hadir melalui rapat secara daring atau via zoom meeting.
“Paripurna melalui zoom meeting hanya berlaku di masa pandemi Covid-19, sekarang sudah lewat masa itu, jadi ketika rapat paripurna dilaksanakan maka kehadiran dianggap secara paripurna ketika para anggota DPRD ikut dalam rapat secara fisik,” tegas Ketua FP2KEL ini.
Sekedar informasi, pada rapat paripurna Jumat lalu dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyerahan Ranperda APBD Pokok TA 2024, hanya dihadiri beberapa anggota DPRD Luwu.
Dalam rapat itu, dari 10 fraksi di DPRD Luwu, hanya empat fraksi menyatakan setuju dilanjutkan pembahasan. 6 fraksi tidak memberikan pemandangan umum fraksi karena tidak hadir.
Terpisah anggota DPRD Luwu Fraksi Demokrat H Sugiman Janong yang saat penyerahan dan penyampaian pandangan umum fraksi tidak hadir mengatakan, dirinya tetap ikut membahas Ranperda APBD Pokok 2024 itu.
Akan tetapi dirinya enggan berkomentar perihal qourum atau tidak qourumnya rapat paripurna sebab menurutnya itu domain Ketua DPRD Luwu.
“Saya hadir dalam pembahasan Ranperda APBD Pokok yang membahas masing-masing RKA OPD. Tetapi soal quorum atau tidak penyerahan Ranperda APBD Pokok 2024 silakan tanya ke pimpinan sidang. Dia yang memegang palu sidang. Dialah yang menentukan lanjut tidaknya forum itu,” jelas Sugiman. (Jayanto)
