Kabardedikan.com, Luwu — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Luwu kembali memanggil BPKAD, Inspektorat dan PUTR Luwu membahas sejumlah proyek di Luwu yang mengalami tunda bayar di ruang komisi II, Kamis 1 Februari 2024. Proyek yang mengalami tunda bayar itu, menjadi utang pemerintah daerah dan wajib untuk diselesaikan.
Terlebih saat ini, sebagian rekanan yang memiliki sangkutan kepada Pemerintah Daerah Luwu ini telah memiliki Surat Perintah Membayar atau SPM. Tak pelak para rekanan bertanya-tanya alasan pemerintah daerah belum mencairkan hasil pekerjaan mereka.
Muhammad Rudi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Luwu mengatakan, pihaknya menunggu hasil review dari Inspektorat Luwu atas sejumlah rekanan yang memiliki SPM. Rudi menjelaskan, kenapa harus menunggu dari hasil review Inspektorat sebab dari situ akan menjadi acuan pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajibannya.
“Saya tidak bisa langsung eksekusi. Saya butuh keyakinan, sesuai dengan aturan keuangan — inspektorat harus mereview baik dari sisi administrasi maupun kondisi lapangan,” ujar Rudi. Dari situ kata dia, bisa menyakini jumlah utang yang harus dibayar oleh pemerintah daerah ke pihak rekanan.
Rudi juga menuturkan dalam rapat itu, jika tidak ada aral melintang sejumlah proyek yang mengalami tunda bayar dan memiliki SPM serta telah direview oleh inspektorat akan mulai dibayarkan.
“Minggu depan saya akan mulai bayar yang sudah diperiksa Inspektorat karena sumber dananya yang sudah ada mulai masuk. Jika sumber dananya tidak masuk tidak terbayarkan,” kata dia. Namun dalam kesempatan itu juga, dirinya mengimbau seluruh OPD yang ingin melakukan kegiatan agar berkoordinasi dulu kepada BPKAD sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
Sementara itu, Sekretariat Dinas Penataan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Luwu Usdin mengamini sebagian kegiatan yang mengalami tunda bayar itu berada dalam dinasnya. Dan semua kegiatan itu jelas dia, tercatat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran atau DPA.
Total yang proyek yang mengalami tunda bayar di Dinas PUTR Luwu sebesar 11 Miliar lebih. Rinciannya yang telah memiliki SPM namun belum memiliki SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebesar Rp 5,5 Miliar sedangkan proyek yang belum memiliki SPM termasuk dalamnya perencanaan dan pengawasan totalnya Rp 5,6 Miliar.
Di tempat sama, Arjuno Putra Inspektur Pembantu atau Irban Inspektorat Luwu berujar, pihaknya telah melakukan review sejumlah proyek yang memiliki SPM senilai Rp 5,5 Miliar di mana review tersebut sesuai permintaan BPKAD pada awal Januari lalu.
Dalam prosesnya terdapat tiga poin review yakni proyek yang miliki SPM dan proyek itu ada dalam DPA pada SKPD terkait. Kemudian proyek tersebut telah berkontrak dengan pihak ketiga serta pihak rekanan mengerjakan proyek hingga pekerjaan 100 persen dan sudah melalui proses serah terima atau PHO.
Namun sayangnya dalam rapat itu, mantan Kepada Bidang Anggaran BPKAD Luwu ini belum bisa membeberkan hasil review itu. lantaran, per hari ini (Kamis, 1 Februari 2024), Inspektur Luwu Awwabin — baru melakukan penandatanganan hasil review sejumlah pekerjaan tersebut.
“Jadi saya belum bisa menyampaikan secara detail karena belum ditandatangani Pak Inspektur,” ujar Juno, akan tetapi dirinya menyatakan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayar adalah proyek yang telah disebutkan pada tiga poin itu.
Sebelumnya pertengahan Januari 2024 lalu, Komisi II Luwu menggelar rapat yang sama membahas ihwal utang pemerintah daerah ini. Bahkan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membayar kewajibannya itu ialah melepas aset jalan ke PT Masmindo Dwi Area sebagaimana permintaan Masmindo pada pertengahan tahun lalu.
Pelepasan aset ini sangat penting selain bentuk komitment Pemda terhadap Masmindo juga sumber pendapatan untuk membayar utang atas sejumlah proyek yang mengalami tunda bayar. Terlebih saat ini Masmindo juga telah menggelontorkan anggaran untuk membangun jalan alternatif di Desa Kadundung — Boneposi meskipun kemudian jalan tersebut belum rampung hingga hari ini. (Jayanto)
