Kabardedikan.com, Luwu — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Luwu memanggil pihak PUTR Luwu untuk membahas progres pembangunan jalan alternatif masyarakat di Desa Kadundung — Boneposi di ruang Komisi II DPRD Luwu, Kamis, 1 Februari 2024. Progres jalan ini menjadi sangat penting lantaran aset jalan yang akan dilepas ke PT Masmindo, sedia pembangunan jalan itu telah rampung.
Akan tetapi, baik jalan itu dan pelepasan aset mengalami kendala buntu. Pelepasan aset hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan DPRD Luwu untuk dilepas. Sedangkan jalan alternatif itu hingga saat ini belum rampung. Pihak PUTR Luwu mengatakan, kendala jalan itu belum rampung lantaran sejumlah pemilik lahan tidak setuju jika lahan mereka dilalui pembangunan jalan tersebut.
Sekretaris Dinas Penataan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Luwu Usdin mengatakan, hingga saat ini masih ada kendala pembangunan jalan sekitar 2 Km yang belum tersentuh alat berat lantaran pemilik lahan tidak mau membebaskan lahannya sesuai nilai ganti rugi yang ditetapkan.
Akan tetapi kata Usdin, pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak pemilik lahan tersebut dan memberikan tiga tuntutan agar lahan itu bisa dikerjakan.
Namun pihak PUTR tidak sekonyong-konyong mengambulkan permintaan itu sebab di luar batas kemampuan mereka seperti pemilik lahan meminta nilai ganti tanam tumbuh di atas nilai tim penaksir harga tanah atau appraisal.
“Kami sudah bicara juga dengan Camat setempat sekiranya bisa mencarikan solusi kepada pemilik lahan agar pembangunan jalan itu tetap dilanjutkan,” pungkas Usdin dalam rapat itu bersama Komisi II DPRD, Inspektorat dan BPKAD Luwu.
Pihak DPRD Luwu melalui Komisi II mendesak PUTR Luwu agar jalan ini sedia bisa segera diselesaikan. Lantaran aset yang akan dilepas sesuai komitmen pemerintah, jalan Desa Kadundung-Boneposi sebagai alternatifnya. Terlebih aset yang akan dilepas itu, pihak Masmindo akan mengganti aset jalan yang dilepas. Dana tersebut akan digunakan untuk membayar sejumlah proyek yang saat ini mengalami tunda bayar.
Akan tetapi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Luwu Muhammad Rudi sangsi lantaran pihak DPRD Luwu hingga saat ini belum menyetujui pelepasan aset itu, padahal sudah lama memasukkan permohonan pelepasan. Terlebih kata dia, jika permohonan tersebut disetujui, proses pelepasan juga memakan waktu yang lama.
Menurut dia juga, aset itu tidak bisa dipertahankan sebab berada dalam kawasan kontrak karya Masmindo sejak tahun 1998. Sedangkan Pemerintah Daerah mengakui aset jalan pada tahun 2012. “Kita tidak bisa pertahankan, dia (Masmindo) telah membayar pajak ke negara,” ujar Rudi. Lagi pula jelas Rudi, Masmindo telah mempercayakan pemerintah membangun jalan alternatif untuk masyarakat.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Luwu Sulaiman Ishak menilai alasan sejumlah anggota DPRD Luwu belum menyetujui pelepasan aset tersebut lantaran jalan alternatif Desa Kadundung – Boneposi hingga saat ini belum kelar.
Sejurus itu anggota Dewan lainya Sugiman mengungkapkan, sebenarnya pihak Komisi II telah mengeluarkan rekomendasi kepada pimpinan DPRD Luwu Rusli Sunali meminta agar mengeluarkan persetujuan, akan tetapi jelas dia, domain persoalan ini berada pada pimpinan DPRD untuk mengundang fraksi-fraksi membahas pelepasan aset tersebut.
“Itu yang kami telah sampaikan. Kami dari komisi II telah mengusulkan Paripurna DPR pelepasan aset itu. Karena tidak ada alasan tidak menyetujui sesuatu yang kita sudah setujui,” ujar Sugiman. Menurutnya persetujuan APBD ini adalah menyetujui seluruh apa yang terkandung dalam batang APBD (Pelepasan aset dan Pembangunan Jalan alternatif) karena sudah menyetujui dari awal arah kebijakan ini. (Jayanto)
