Kabardedikan.com, Luwu – Impian masyarakat Luwu untuk berobat hanya menggunakan KTP tampaknya tidaklah mudah. Sebab selain membutuhkan anggaran besar, juga kemauan politis baik pemerintah daerah dan DPRD untuk mendukung program tersebut. Nama programnya yaitu Universal Health Coverage atau UHC.
UHC secara umum sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Sederhananya 95 persen masyarakat suatu daerah tercover BPJS, baik itu BPJS APBN, APBD dan juga Mandiri.
Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Luwu belum mampu menuju program ini, meski telah ada upaya-upaya untuk menuju ke sana. Akan tetapi anggaran adalah kendalanya. Otak atik anggaran pun tidak ketemu jalannya.
Sebenarnya baik Pemerintah dan DPRD mengharapkan Luwu bisa menuju UHC. Baru-baru ini H Muliadi Politisi Perindo, mengatakan prediksi kekurangan anggaran untuk menuju UHC itu sebesar sekitar Rp 10 Miliar. Bagi dia, anggaran sebesar itu tidaklah terlalu banyak jika untuk kesehatan masyarakat Luwu.
“Pikiran saya uang Rp 10 Miliar itu terlalu kecil untuk kesehatan orang Luwu daripada bangun infrastruktur hanya dinikmati sebagaian orang Luwu. Kalau BPJS ini dinikmati seluruh warga Luwu,” ungkap dia.
Senada Muliadi, Sukma anggota dewan dari PPP juga, mengatakan kerap didatangi warga lantaran BPJS mereka tidak aktif. Menurutnya, ironisnya memang jika Luwu tidak bisa UHC terlebih Palopo dan Luwu Timur ungkap Sukma sudah mencapai program ini.
“Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak UHC. Makanya ini jadi catatan kita di tahun 2024 agar pembahasan APBD 2025 nanti dimasukkan program ini,” jelasnya, dalam rapat pembahasan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2023 bersama Dinkes belum lama ini.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Daerah atau Bapeda Luwu Moch Arsal mengungkapkan, pihaknya telah merencanakan agar tahun 2025 — Luwu sudah UHC. Program itu jelasnya, telah dimasukkan dalam rencana kegiatan tahun 2025.
Lagipula kata dia, UHC salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Luwu. Sekedar diketahui bahwa Luwu masih bertengger di lima Kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan.
Arsal juga menjelaskan, salah satu langkah untuk menuju UHC selain mengalokasikan anggaran juga melakukan updating data terutama kepesertaan BPJS APBN. Setelah itu mendorong kembali data yang tidak aktif itu, agar bisa dicover kembali pemerintah pusat. Sehingga sambung Arsal, beban untuk mengcover masyarakat ke BPJS APBD tidak banyak. Masalahnya kini, kouta BPJS APBN untuk Luwu telah over.
Saidi salah satu warga Luwu menandaskan Luwu agar bisa UHC sebenarnya hanya butuh political Will atau kemauan politis Pemerintah dan DPRD saja. Sebab kata dia, kendala untuk menuju ke sana hanya persoalan anggaran yang tidak cukup.
“Kalau pemerintah mau mengurangi proyek – proyek fisik dan mengalihkan anggaran itu ke BPJS saya kira bisa,” kata Saidi juga aktivis IPMAL ini. Jadi menurutnya tidak cukup hanya di mulut saja, butuh aksi nyata untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga ini.
Sangat ironis sambung dia jika kebutuhan dasar masyarakat tersebut tidak diperhatikan oleh pemerintah, sedangkan anggaran pembangunan fisik terlalu besar.
“Harusnya balance juga anggaran itu. Memang kita butuh infrastruktur tetapi jaminan kesehatan juga perlu. Saya kira baik Pemerintah dan DPRD tidak lagi pada batas pemikiran, tetapi butuh action agar tidak ada lagi kasus warga yang tiba-tiba BPJS mereka tidak aktif,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Luwu dr Rosnawari mengungkapkan kepesertaan aktif BPJS masyarakat Luwu saat ini sekitar 84 persen. Sedangkan untuk menuju UHC kepersertaan aktif seluruh warga harus mencapai 95 persen.
“Kekurangan kita untuk UHC sebesar 11 persen. Jika kita hitung 11 persen itu kekurangan anggarannya sebesar Rp 12 Miliar,” jelasnya. Namun kabar baiknya. Rosnawari telah melakukan negosiasi kepada cabang BPJS Palopo agar Luwu untuk menuju UHC 90 persena saja.
Dia juga menuturkan sebenarnya program UHC ini menjadi prioritas Dinas Kesehatan Luwu. Setiap tahun selalu mengusulkan akan tetapi terkendala anggaran. “Ini menjadi prioritas kami juga. Tinggal tim anggaran mengalokasikan kami anggarannya,” ujar Rosnawari.
Untuk tahun ini, Luwu untuk menuju kesana sangat sulit lantaran anggaran BPJS tahun 2024 menurun hingga Rp 28 Miliar yang sebelumnya Rp 32 Miliar. Artinya tahun ini kepesertaan BPJS APBD warga hanya hingga bulan 10. Pemda kekurangan anggaran sebesar Rp 4 Miliar untuk dua bulan.
BPJS gratis sebagai kebutuhan dasar warga sejatinya menjadi hak seluruh masyarakat apalagi baik Pemerintah Daerah dan DPRD Luwu telah sepakat agar Luwu juga bisa UHC, sekarang tinggal political Will atau kemauan politis baik eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan keinginan semua orang. (Jayanto)
