Kabardedikan.com, Luwu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Luwu melalui Tim Pansus LKPJ Bupati 2023 telah menyerahkan hasil pembahasan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati 2023 dalam rapat paripurna, Selasa, 30 April 2024.
DPRD Luwu memberikan sejumlah rekomemdasi kepada Pemerintah Daerah setelah membahas LKPJ pada bulan Maret lalu. Sejumlah rekomendasi itu mulai urusan pendidikan, pembangunan hingga kesehatan.
Urusan Kesehatan sendiri, DPRD Luwu meminta pemerintah daerah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Luwu, sebab selama ini jaminan kesehatan masyarakat masih belum tercover secara keseluruhan.
Salah satu program yang didorong DPRD agar kesehatan masyarakat terjamin secara keseluruhan melalui program Universal Health Coverage atau UHC. Melalui program ini, masyarakat bisa terjamin kesehatannya — sederhananya BPJS gratis.
Andi Muharrir selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati 2023 meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu melalui Dinas Kesehatan agar menjamin kesehatan masyarakat melalui program UHC.
“Perlu perhatian pemerintah daerah agar Kabupaten Luwu bisa Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2025 yang menjadi pelayanan vital untuk masyarakat Luwu seperti di Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo,” ujarnya.
Di hari sama tempat berbeda, atensi DPRD agar Luwu bisa UHC juga terdengar di rapat Komisi II. Rapat itu, rapat gabungan semua komisi dengan mengundang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Alamsyah bersama Kepala Bidang Anggarannya Sarto.
Di kesempatan itu, Erwin Barabba Politisi PDI Perjuangan mengatakan bahwa persoalan jaminan kesehatan (BPJS) di Kabupaten Luwu ini selalu menjadi masalah. 5 tahun terkahir menurut dia, BPJS tiba-tiba tidak bisa digunakan kerap terjadi.
“Beda pada periode sebelumnya Bupati Cakka (Andi Mudzakkar), karena jaman itu kita UHC. Jadi saya minta kepada Pak Kaban (Alamsyah) sampaikan kepada Pj Bupati Luwu agar kita juga bisa UHC. Masa daerah lain bisa, kita kita tidak bisa,” ujar Erwin.
Senada Erwin, lagi-lagi Muliadi anggota dewan dari Fraksi Perindo menyampaikan hal yang sama dalam rapat itu. Sedari dulu, Muliadi kerap menyuarakan agar bagaimana caranya masyarakat Luwu ketika berobat hanya menggunakan KTP saja.
Menurutnya persoalan jaminan kesehatan atau BPJS gratis hanya persoalan anggaran,” Yang jadi pertanyaan kenapa daerah lain bisa, kita tidak bisa?, sedangkan APBD kita lebih tinggi,” tanyanya. Sekedar diketahui Luwu kekurangan anggaran sebesar Rp 12 Miliar untuk menuju UHC.
Dirinya menambahkan bahwa program BPJS gratis ini hanya persoalan skala prioritas — persoalan kemauan Pemerintah. Sebab menurutnya program itu tidak mendapatkan keuntungan materi secara langsung akan tetapi program ini dinikmati seluruh masyarakat Luwu.
“Ini pertaruhan sebenarnya. Kemampuan mengambil kebijakan menentukan skala yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat Kabupaten Luwu. Dan sayangnya wajah Luwu ada di situ. Wajah Luwu itu bagaimana semua masyarakat terlayani dalam rumah sakit”.
“Pak Kaban kalau bisa uang kita ini jadikan BPJS gratis sebagai program skala prioritas. Sampaikan kepada Pj Bupati Luwu agar kita UHC juga,” pungkasnya. (Jayanto)
