Kabardedikan.com, Luwu – Proyek jalan Desa Kadundung Boneposi terancam tidak selesai meski sudah memasuki adendum ketiga. Masa akhir penambahan waktu itu hingga Mei 2024.
Proyek yang dikerjakan PT Bumi Bangun Pertiwi ini berasal dari PT Masmindo Dwi Area yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari pihak Masmindo ke Pemda Luwu.
Sekedar diketahui, proyek ini merupakan jalan pengganti dari aset jalan di Dusun Kande Api Desa Rante Balla yang dilepas ke Masmindo. Akan tetapi proyek jalan pengganti ini belum selesai meski aset jalan telah disetujui DPRD Luwu untuk dilepas.
Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK proyek jalan Kadundung Boneposi, Anca mengatakan bahwa pihaknya masih terkendala lahan yang tidak bisa lalui proyek. Warga pemilik lahan kata Anca tidak setuju jika proyek itu dikerjakan lantaran tidak ada kesepakatan harga tanam tumbuh.
“Rekanan masih tetap bekerja menyelesaikan sisa ruas jalan. Semaksimal mungkin rekanan bekerja hingga targetnya akhir bulan 5 bisa selesai,” kata Anca.
Sementara itu Camat Latimojong Nur Agam saat dikonfirmasi membenarkan jika proyek tersebut masih belum rampung, alasannya sama seperti yang disampaikan PPK proyek tersebut.
Dirinya menambahkan, sebenarnya pihaknya telah melakukan pertemuan dengan para pemilik lahan yang dilalui proyek untuk mencari kesepakatan. Salah satu keinginan para pemilik lahan agar tanahnya bisa dilalui proyek ialah keluarganya bisa bekerja di PT Masmindo.
“Kami sudah fasilitasi bersama Dinas PUTR. Sebenarnya sudah ada kesepakatan, jadi saya hanya melanjutkan. Pemilik lahan ini minta dipekerjakan di Masmindo anaknya atau keluarganya dan itu sudah berjalan, tapi mungkin masih ada kendala,” ujar Nur Agam.
Proyek itu menelan anggaran sebesar Rp 6,3 Miliar, termasuk dalamnya jembatan penghubung antar desa Kadundung ke Boneposi dengan panjang 15 meter, sedangkan lebar ruas jalan sebesar 6 meter.
Menurut informasi yang diterima media ini, jika proyek itu tidak hanya terkendala pemilik lahan saja, akan tetapi juga anggaran proyek yang belum cair. Sehingga mengakibatkan proyek itu belum rampung bahkan ruas lain yang tidak bermasalah pun belum selesai 100 persen.
Kondisi ini akan berdampak negatif terhadap pemerintah, sebab NPHD Masmindo ke Pemda berakhir hingga bulan Mei. Ketika NPHD berakhir sedangkan jalan belum selesai, maka Pemda perlu mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan proyek tersebut.
Pihak PUTR Luwu juga belum memutuskan apakah akan mengganti rekanan atau tidak jika proyek itu tidak rampung. PUTR Luwu berharap pekerjaan ini bisa selesai hingga batas waktu yang ditentukan. (Jayanto)
