Kabardedikan.com, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu berencana memangkas sejumlah pos anggaran tahun APBD 2024. Totalnya sebesar Rp 16 Miliar lebih. Dinas PUTR, Perkim hingga BKSDM Luwu kena dampak pemangkasan anggaran ini.
Pemda Luwu terpaksa melakukan kebijakan itu lantaran APBD 2024, Luwu kekurangan anggaran sebesar Rp 17 Miliar. Dari data yang diterima media ini menjelaskan, Pemda Luwu kekurangan anggaran BPJS selama 2 bulan nilainya sebesar Rp 4 miliar.
Selain itu kekurangan gaji PPPK selama 10 bulan untuk 249 orang nilainya Rp 5,5 Miliar, kekurangan biaya listrik MPP dan Perpustakaan sebesar 500 juta untuk 7 bulan dan kekurangan gaji di Dinas Pendidikan dan Kesehatan sebesar Rp 7 Miliar untuk 2 bulan. Totalnya Rp 17 Miliar.
Sementara rencana pemangkasan yang dilakukan Pemda Luwu antara lain kegiatan di Dinas PUTR, Perkim dan BKSDM totalnya sebesar Rp 15 Miliar lebih. Lalu ditambah pengadaan seragam dinas dan laptop totalnya Rp 1.3 Miliar lebih jadi keseluruhannya Rp 16 Miliar lebih. Itu pun masih kekurangan anggaran dari total yang dibutuhkan sebesar Rp 17 Miliar.
Sementara itu Komisi I DPRD Luwu menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, Polres Luwu dan Brimob. Rapat itu membahas persiapan menghadapi Pilkada 2024 di ruang komisi I, Kamis, 2 Mei 2024.
Dalam rapat itu, baik KPU dan Bawaslu mengharapkan ada penambahan biaya untuk menghadapi Pilkada serentak ke depan. Menurut mereka, anggaran yang disediakan diperkirakan tidak mencukupi.
Salah satu komisioner KPU Harianto mengatakan, anggaran yang digunakan pada tahun lalu sebesar Rp 35 Miliar dengan paslon sebanyak 2 orang. Nah pihaknya kata dia memprediksi Pilkada nanti sebanyak 3 Paslon,” Jika itu terjadi, tentu kita butuh anggaran lebih tinggi,” jelasnya.
Sebelumnya KPU Luwu mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp 40 Miliar, namun yang disetujui oleh Pemda sebesar Rp 35 Miliar.
Senada Komisioner KPU, Asriani Baharuddin salah satu Komisioner Bawaslu Luwu yang hadir dalam rapat itu mengungkapkan juga bahwa pihaknya mengharapkan ada penambahan anggaran diberikan kepada lembaganya.
Menurutnya, anggaran yang diberikan kepada mereka tidak sesuai dengan permintaan anggaran sebelummya sebesar Rp 13 Miliar. Yang tertuang dalam NPHD hanya 9 Miliar lebih. Padahal anggaran yang diajukan itu sudah sesuai program pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu Luwu.
“Anggaran yang kami ajukan sudah sesuai dengan kegiatan – kegiatan yang akan kami laksanakan dan itu juga sesuai aturan,” ujarnya.
Sejurus itu, Herman Paral anggota Komisi I DPRD Luwu dalam rapat itu mendorong Polres Luwu juga mengusulkan penambahan anggaran. Menurutnya selaku purnawirawan Polri yang pernah terlibat dalam pengamanan Pilkada, anggaran sebesar itu tidak cukup.
Sekedar diketahui anggaran yang dipersiapkan untuk Polres Luwu sebesar Rp 10 Miliar dan TNI sebesar Rp 2 Miliar.
Faral menambahkan, jika situasi Pilkada kurang kondusif nantinya dan memanggil personil luar daerah tentu kata dia membutuhkan biaya. Olehnya itu, dirinya mendorong Polres Luwu untuk menambah anggaran pengamanan.
Apalagi Polres Luwu membawahi personil Brimob yang memiliki SOP berbeda dalam pengamanan Pilkada ada datang.
Demikian juga Arfan Basmin sekretaris Komisi I DPRD Luwu ini — meminta kepada tim anggaran Luwu agar mempertimbangkan usulan para penyelenggara Pilkada akan datang.
Menurutnya, merujuk pengalaman Pileg kemarin, kegiatan Pilkada nanti mesti terukur dan disupport anggaran. Sehingga harapan dia, Pilkada Luwu bisa menjadi role model di daerah lain.
Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Luwu Sarto tidak bisa langsung mengakomodir semua permintaan tersebut, terlebih seluruh anggaran yang disediakan sudah terplop dalam NPHD dan ditandatangani yang bersangkutan.
“Kalau kita mau usulkan kembali tentunya kita mesti buat NPHD baru. Apalagi baik KPU dan Bawaslu Luwu sudah menerima 40 persen dari NPHD,” pungkas Sarto.
Namun dirinya mengungkapkan usulan dari rapat itu akan ia sampaikan ke pimpinannya. Sementara di kondisi lain BKAD Luwu juga masih tengah menunggu hasil audit BPK untuk membayar utang daerah yang perkirakan sementara mencapai Rp 59 Miliar. (Jayanto)
