Kabardedikan.com, Luwu – Bantuan Studi yang berasal dari Pemkab Luwu tahun 2023 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu terungkap dalam rapat Pansus DPRD Luwu tentang pembahasan Ranperda LKPJ APBD 2023 di ruang Musyawarah DPRD Luwu, Rabu, 3 Juli 2024.
Andi Admiral Politisi PDI Perjuangan dalam rapat itu, meminta penjelasan kepada Tim Anggaran Pemkab Luwu untuk menjelaskan laporan masyarakat penerima bantuan studi di mana mereka diminta untuk mengembalikan dana bantuan tersebut.
“Saya meminta penjelasan kepada Tim Anggaran, bahwa sejumlah penerima bantuan studi diminta untuk mengembalikan dana bantuannya. Ini apa alasannya,” kata dia.
Senada Andi Admiral selaku anggota Tim Pansus LKPJ APBD 2023, Basaruddin Ketua Pansus juga mengatakan bahwa ada sejumlah penerima bantuan studi diminta dananya dikembalikan. Dirinya meminta Tim Anggaran menjelaskan musababnya kenapa bantuan studi itu jadi temuan dan apakah betul dana tersebut diminta untuk dikembalikan?.
Alamsyah selaku bagian Tim Anggaran Pemkab Luwu sekaligus Kepala BKAD Luwu menimpali bahwa bantuan studi itu memang menjadi temua BPK. Akan tetapi dalam temuan itu kata dia, tidak dicantumkan penerima bantuan diminta untuk mengembalikan dana tersebut.
“Memang jadi temuan BPK namun tidak diminta untuk kembalikan. Hanya BPK merekomendasikan pemerintah untuk memperbaiki regulasinya,” kata dia.
Alamsyah menambahkan bantuan studi itu menjadi temuan lantaran sejumlah penerima ketika menerima bantuan tersebut sudah selesai atau sarjana.
Terpisah, Hasliana Nurdin Kadis Sosial selaku lembaga penyalur bantuan tersebut mengakui jika programnya tersebut menjadi temuan BPK. Namun dirinya membantah jika ada permintaan bantuan dana itu dikembalikan.
“Tidak ada info pengembalian, cuman diminta untuk tidak dibayarkan lagi,” ungkap dia.
Dirinya melanjutkan bahwa bantuan studi itu menjadi temuan BPK lantaran sejumlah pemohon ketika menerima dana bantuan telah menyelesaikan studinya di perguruan tinggi.
Informasi yang dihimpun Kabardedikan, bantuan studi tahun 2023 menjadi temuan BPK disebabkan pemohon tersebut telah mengajukan ditahun sebelumnya dan Dinas Sosial tidak mengecek secara pasti ketika bantuan itu dicairkan, status penerima masih berstatus mahasiswa ataukah telah selesai.
“Sekarang kami buatkan persyaratan baru, agar tahun-tahun berikutnya tidak jadi temuan lagi,” tandas Hasliana. (Jayanto)
