Kabardedikan.com, Luwu – Kepala Dinas Perdagangan Ruslan mengungkapkan sejumlah kendala kenapa lembaganya hingga saat ini belum mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) setidaknya 50 persen per Juni 2024.
Di mana sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Luwu Sofyan Tamrin kepada media ini mengungkapkan bahwa beberapa OPD pengampuh pendapatan belum maksimal bekerja sehingga PAD tidak mencapai target di pertengahan tahun.
Sofyan menjelaskan beberapa sektor pendapatan yang tidak maksimal itu ialah retribusi pasar di Dinas Perdagangan, persampahan di Dinas DLH dan penyewaan alat berat di Dinas PUTR.
Ruslan melanjutkan, pihaknya tidak mencapai target pendapatan di pertengahan tahun ini Juni, lantaran sejumlah kios/toko di pasar masih banyak tertutup sehingga mengakibatkan terjadi tunggakan retribusi.
Terlebih kata dia, perputaran ekonomi di Luwu akhir-akhir ini melambat yang mempengaruhi jual – beli masyarakat. Hal itulah kemudian banyak toko dan kios di pasar jarang buka.
“Selain itu memang, start penagihan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) di bulan Maret, karena terhambat dengan Perda baru nomor 1 tahun 2024,” jelas dia.
Ia melanjutkan pihaknya kini telah berupaya agar pendapatan di lembaganya bisa mencapai target sesuai yang ditentukan. Mantan Plt Kadis Ketahanan Pangan Luwu ini menjelaskan bahwa telah menyurati pemilik kios atau toko yang masih belum buka itu.
Ruslan mengungkapkan secara keseluruhan target PAD di Dinas Perdagangan Luwu sebesar sebesar Rp 3.1 Miliar lebih, namun yang terealisasi baru mencapai Rp 1,4 Miliar.
“Kami telah mengintensifkan penagihan di pasar untuk mengejar keterlambatan penagihan SKRD dan juga melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja pengelola pasar untuk menekan kebocoran,” jelas dia.
PAD di Dinas Perdagangan Luwu merupakan salah satu pemasukan yang diandalkan Pemerintah Kabupaten Luwu. Sehingga dinas ini dituntut untuk mencapai target agar bisa dimanfaatkan pemerintah dalam pembangunan. (Jayanto)
