Kabardedikan.com, Luwu – Mahasiswa Luwu yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Tanah Luwu mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu yang diduga menerbitkan sertifikat tanah di atas wilayah kontrak karya PT Masmindo Dwi Area.
Desakan ini merupakan bagian dari tuntutan aksi unjuk rasa yang digelar oleh aliansi mahasiswa di depan kantor DPRD Luwu pada Rabu, 11 September 2024. Desakan itu juga disampaikan langsung mahasiswa saat rapat dengar pendapat bersama DPRD Luwu, Pihak Polres Luwu dan BPN Luwu.
Saidi, salah satu perwakilan aliansi Mahasiswa mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki bukti fisik sertifikat tanah yang diterbitkan di dalam wilayah kontrak karya PT Masmindo.
Menurutnya, BPN seharusnya tidak mengeluarkan sertifikat tersebut, mengingat area itu merupakan bagian dari kontrak karya. Ia juga menduga bahwa sertifikat tersebut telah dikuasai oleh beberapa orang.
“Kami menemukan bukti fisik sertifikat dan setelah dicek, datanya memang ada di BPN. Kami heran mengapa BPN bisa menerbitkan sertifikat tersebut padahal wilayah itu berada di dalam kontrak karya,” jelas Saidi.
Ia menambahkan bahwa dari hasil penelusuran bersama tim mahasiswa, ditemukan sekitar 100 sertifikat yang telah diterbitkan.
“Awalnya 50 sertifikat di Desa Boneposi dan 50 lagi di Desa Rante Balla. Namun, Desa Boneposi menyadari bahwa tanah tersebut berada dalam wilayah kontrak PT Masmindo sehingga mereka tidak menginginkan program tersebut dan menyerahkannya ke Desa Rante Balla,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Irma, Ketua PTSL BPN Luwu yang juga hadir dalam rapat itu, tidak menampik adanya penerbitan sertifikat tanah di desa yang dimaksud oleh mahasiswa.
Ia menjelaskan bahwa sertifikat tersebut diterbitkan melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dan pada saat itu, data wilayah kontrak karya PT Masmindo belum masuk ke BPN.
“Itu terbit pada tahun 2005 dan program Prona tahun 2005 itu di Kepala Desa. Kepala Desa yang membawa ke kantor. Kami tidak tahu menahu siapa pesertanya,” ungkapnya. “Kepala Desa yang mendata masyarakat sebagai peserta Prona, dan kami di BPN hanya menindaklanjuti data yang diserahkan”.
Lebih lanjut, Irma menegaskan bahwa sejak diketahui wilayah tersebut masuk dalam kontrak karya PT Masmindo, pihak BPN telah membatasi penerbitan sertifikat di area tersebut. (Jayanto)
Berita ini telah dikoreksi atas kekeliruan. Penulis menulis Saidi Jenderal Lapangan Aksi Aliansi Mahasiswa, yang benar perwakilan aliansi mahasiswa.
