Kabardedikan.com, Luwu – Bawaslu Luwu kembali memproses dua kepala desa yang diduga melanggar netralitas pada Pilkada Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam UU Desa No 6 Tahun 2014. Selain itu, satu ASN Pemerintah Daerah Luwu yang juga diduga melanggar netralitas sebagai ASN.
Bawaslu Luwu menerima informasi dari masyarakat bahwa kedua Kepala Desa tersebut aktif berkampanye dengan memposting di media sosial dan whatsapp pribadi yang berkaitan dengan salah satu Paslon Bupati Luwu pada Pemilihan Tahun 2024.
Atas dasar informasi itu, Bawaslu Luwu kemudian melakukan penelusuran dan mendapatkan informasi tambahan.
Berdasarkan kajian Bawaslu Luwu, dua oknum Kepala Desa tersebut melanggar UU Desa Nomor 6 Tahun 2024. Sehingga berdasarkan SE Nomor 92 Tahun 2024 proses penaganan netralitas Kepala Desa diteruskan ke PJ Bupati sebagai pihak yang berwenang dalam pemberian sanksi.
Sementara itu satu orang pegawai ASN tersebut, berdasarkan hasil kajian Bawaslu Luwu juga diduga melanggar netralitas ASN. Tindak lanjut penanganan pegawai lingkup Pemda Luwu tersebut telah diteruskan ke BKN.
Bawaslu Luwu mengungkapkan bahwa pihaknya telah memproses dugaan pelanggaran netraliras di antaranya : 8 ASN, 3 Kepala Desa, 1 Aparat Desa dan 3 Orang Honorer berstatus PPNPN.
Irpan, Ketua Bawaslu Luwu berharap di tahapan yang akan berjalan ini yakni tahapan penetapan paslon, tahapan penentuan nomor urut dan masa kampanye, tidak ada lagi kejadian serupa.
“Bagi pihak-pihak yang tidak diperbolehkan terlibat, agar dapat menahan diri. Sama-sama menciptakan suasana yang sejuk, aman dan damai di Kabupaten Luwu kita yang tercinta ini.” tandasnya. (*)
