Kabardedikan.com, Opini – Kongres sebagai forum kekuasaan tertinggi dalam struktur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (b) Anggaran Rumah Tangga (ART) HMI yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan strategis organisasi termasuk memilih Ketua Umum PB HMI.
Pengalaman dari Kongres XXXIII Mataram kemarin memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya perencanaan matang dalam menetapkan tuan rumah. Penundaan hingga enam bulan serta pemindahan lokasi ke cabang lain menunjukkan kurangnya kesiapan kongres pada waktu itu.
Padahal kongres yang sesuai jadwal penting untuk memastikan regenerasi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana pasal 14 Ayat (c) ART HMI, kongres diadakan dua tahun sekali, kecuali ada kondisi luar biasa yang memaksa penyimpangan dari jadwal tersebut. Penundaan seperti ini tidak boleh terulang lagi.
Seharusnya, peserta utusan cabang memastikan kesiapan tuan rumah pada Pleno III di Mataram. Sejatinya, cabang yang menjadi tuan rumah juga, harus memiliki sumber daya dan fasilitas yang memadai, termasuk kesekretariatan, logistik, dan dukungan infrastruktur sebagaimana diamanahkan dalam pasal 17 ART tentang peran kesekretariatan dalam organisasi.
Begitu juga tanggal kongres harus ditetapkan dengan mempertimbangkan waktu yang telah sepakati pada kongres sebelumnya pada 7 Februari 2025. Sebab telah menjadi kesepakatan bersama para peserta kongres dan menjadi putusan yang tertuang dalam hasil-hasil kongres.
Hal itu berlaku juga pada penetapan cabang tuan rumah yang sudah harus disepakati bersama dalam Pleno III dengan memastikan komitmen cabang menjalankan amanah organisasi untuk menghindari perdebatan yang kurang produktif.
Akibat penundaan kongres ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian, tetapi juga menghambat regenerasi kepemimpinan. Sebagai organisasi perkaderan, HMI harus memastikan mekanisme pergantian kepemimpinan berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi yang telah diatur dalam pasal 24 ART.
Menurut saya, pada Pleno III di Mataram seyogyanya mengagendakan pembahasan, menyiapkan Penjabat (Pj) Ketua Umum, berdasarkan kesepakatan Kongres XXXIII di Asrama Haji Bekasi.
Jika formatur atau ketua yang terpilih gagal melaksanakan Kongres XXXIV pada tanggal 7 Februari 2025, maka Pleno III harus memutuskan Penjabat (Pj) Ketua Umum untuk mengisi kekosongan kepemimpinan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas organisasi dan memastikan roda organisasi tetap berjalan.
Penetapan Pj Ketua Umum juga, harus mengacu pada Pasal 24 Ayat (c) ART yang menyatakan bahwa apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka dapat diangkat Penjabat Ketua Umum melalui rapat presidium pengurus besar.
Dalam konteks ini, beberapa langkah penting yang harus dilakukan seperti “Forum Rapat Presidium”. sesuai Pasal 26 ART HMI.
Perlu dipahami, pengangkatan Pj Ketua Umum harus dilakukan dalam rapat presidium yang melibatkan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, serta lebih dari separuh pimpinan lembaga-lembaga HMI. Karena sifatnya khusus, maka rapat tersebut dikawal perwakilan cabang se-Indonesia pada kegiatan Pleno III.
Kriteria Penjabat Ketua Umum harus memenuhi kualifikasi kepemimpinan sesuai dengan Pasal 32 ART, yakni anggota biasa yang telah lulus Latihan Kader II dan memiliki pengalaman di struktur kepemimpinan HMI. Dengan masa jabatan hingga Kongres XXXIV selesai diselenggarakan dan Ketua Umum baru terpilih secara definitif.
Langkah ini penting untuk menjaga kelangsungan organisasi, memastikan pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam Pleno I dan II, serta mempersiapkan organisasi menuju kongres yang lebih baik.
Selain itu, keputusan untuk menunjuk Pj Ketua Umum harus diumumkan secara resmi kepada seluruh cabang untuk menghindari spekulasi dan ketidakjelasan di kalangan anggota HMI.
Dengan menyiapkan langkah-langkah tersebut, Pleno III dapat dipastikan HMI tetap berjalan sesuai konstitusi dan menjaga marwah organisasi sebagai wadah perkaderan yang independen dan profesional. (*)
Penulis: Anugrah Ade Putra (Koordinator MSO Cabang Palopo).
