Kabardedikan.com, Luwu – Pemerintah Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan mendukung usulan DPRD Luwu mengalokasikan anggaran desa untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja di Kabupaten Luwu.Usulan ini muncul saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Luwu dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Luwu di Ruang Komisi III DPRD Luwu pada Selasa, 21 Januari 2025.
Irvan, anggota Komisi III DPRD Luwu yang mengusulkan agar pihak Disnakertrans Luwu melalui Balai Latihan Kerja (BLK) berkolaborasi dengan Pemerintah Desa dalam anggaran pelatihan skill.
Menurutnya, sudah sepatutnya semua pihak berkontribusi menyiapkan tenaga kerja lokal terampil di Kabupaten Luwu, agar bisa bersaing dalam penerimaan karyawan di beberapa perusahaan di Kabupaten Luwu.
“Karena kita lihat pelatihan yang di daerah sangat terbatas, sedangkan kita mau meningkatkan skill masyarakat kita, mungkin bisa diusulkan juga pelatihan melalui anggaran desa,” kata Legislator Partai Nasdem ini.
Sementara itu, Hasbullah Bin Mush Kepala Disnakertrans Luwu menyambut usulan itu. Sebab kata dia, Disnakertrans tidak bisa sendiri menyiapkan tenaga kerja lokal yang terampil lantaran anggaran di dinasnya sangat terbatas.
“Saya masuk di Disnakertrans Luwu tahun 2023. Ketika saya tanya berapa anggaran pelatihan, ternyata minim sekali,” kata dia. Padahal kata Mantan Kadis Pendidikan Luwu ini, salah satu upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan adalah meningkatkan skill masyarakat.
Terpisah, Kepala Desa Jenne Maeja, Lukman saat dimintai tanggapan usulan anggota DPRD Luwu ini, mendukung jika anggaran desa dialokasikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat Luwu, khususnya di desanya.
Sebab kata dia, mengalokasikan anggaran desa untuk meningkatkan keterampilan skill masyarakat memberikan dampak langsung kepada warga itu sendiri. Apalagi ke depan kata dia, Luwu akan menjadi daerah industri dengan adanya beberapa perusahaan di Kabupaten Luwu.
“Kami mendukung. Pelatihan keterampilan memang bisa menggunakan dana desa melalui anggaran pemberdayaan masyarakat,” kata dia, Kamis, 23 Januari 2025.
Hanya saja kata Lukman, biasanya masyarakat yang ikut dalam pelatihan keterampilan itu ketika selesai, tidak memiliki tempat menyalurkan keterampilannya. “Saya kira di sini peran Pemerintah Daerah dan DPRD agar mereka bisa bekerja dan ilmunya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin,” tandas dia.
Sekadar informasi, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Luwu tengah berupaya menyiapkan tenaga kerja lokal terampil untuk mengisi kebutuhan lowongan kerja ke depan di beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Luwu. Sayangnya, anggaran pelatihan di Disnakertrans Luwu sangat terbatas, sehingga Disnakertrans dan DPRD Luwu mendorong agar pihak swasta dan Pemdes ikut berkontribusi. (Jayanto)
