Kabardedikan.com, Luwu – Pemerintah Desa Lampura Kecamatan Ponrang Selatan melaporkan 3 warganya sendiri ke pihak Kepolisian. Laporan itu tertuang dalam LP/B/501/XII/2024/SPKT/Polres Luwu/Polda Sulawesi Selatan pada tanggal 6 Januari 2025.
Warga Desa Lampuara itu dilaporkan setelah mereka meminta transparansi dana desa. Setelah tidak ada kejelasan, warga secara beramai-ramai mendatangai Kantor Desa pada 23 Desember 2024.
“Warga hanya meminta transparansi Pemerintah Desa. Bahkan kami meminta ke BPD untuk memfasilitasi dalam forum musyawarah, tapi tidak ada tanggapan. Warga kemudian bersurat ke Pemerintah Desa juga tidak ditanggapi,” kata Ucu salah satu warga Desa Lampuara, yang kini juga dilaporkan.
Ia menambahkan bahwa aksi warga pada tanggal 23 Desember, hanya meminta transparansi, namun Pemerintah Desa tidak punya itikad baik untuk transparan, sehingga warga kata dia, melakukan penyegelan agar merespon permintaan warga.
Ucu mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa melaporkan warganya dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sebaliknya menurut Ucu, Pemerintah Desa yang menolak memberikan informasi kepada masyarakat melanggar pasal 28 F.
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis aturan yang tersedia,” kata Ucu.
Sementara itu, Hutomo, Kordinator Advokasi Sipil dan politik LBH Makassar menyayangkan Polres Luwu menindaklanjuti laporan Pemerintah Desa tersebut. Menurutnya, pihak Kepolisian perlu melihat tindakan warga sebagai partisipasi atas pembangunan di desa.
Tindakan itu kata dia, seharusnya mendapat apresiasi dan dukungan. Bukan justru mengecap tindakan warga sebagai tindakan kriminal.
“Kepolisian harusnya menjadi garda depan menjaga keamanan dan ketertiban warga, bukan justru menjadi ancaman tersendiri untuk tindakan warga,” tegas dia.
Aliansi Masyarakat Lampuara Menggugat meminta,
1. Pemerintah Desa Lampuara segera melakukan transparansi anggaran dana desa dan daftar penerima bansos di Desa Lampuara.
2. Pemerintah Kabupaten Luwu segera melakukan audit anggaran dana desa Lampuara
3. Kepolisian menghentikan laporan kriminalisasi dan melakukan keberpihakan terhadap keadilan. (*)