Kabardedikan.com, Luwu – Masyarakat Desa Lampuara melakukan aksi unjuk rasa di dua tempat di Belopa, pada Rabu, 6 Februari 2025. Aksi tersebut buntut dari laporan Kepala Desa Lampuara ke pihak Kepolisian kepada masyarakatnya sendiri yang meminta transparansi anggaran desa.
Titik pertama aksi solidaritas itu dilaksanakan di depan Kantor DPRD Luwu, namun aksi tersebut tidak berlangsung lama sebab sejumlah anggota DPRD Luwu tengah melakukan kunjungan kerja di Jakarta. Usai melakukan orasi bergantian, para massa aksi melanjutkan aksinya di depan Kantor Bupati Luwu.
Dalam aksi yang dilakukan di depan Kantor Bupati Luwu, massa aksi ditemui Asisten 1 Pemkab Luwu, Ahyar Kasim. Ahyar menyayangkan Kepala Desa yang melaporkan masyarakat yang meminta transparansi dana desa.
Menurutnya masyarakat sudah benar dalam meminta transparansi. Sepatutnya aspirasi ini perlu ditindaklanjuti sebab aspirasi masyarakat sudah diatur dalam undang-undang. Aspirasi kata dia, adalah hak semua orang.
“Sekiranya apa yang dilakukan oleh warga ini adalah hal yang positif, pemerintah memang harus teransparan dan itu diatur di dalam undang-undang,” kata Ahyar.
Semetara itu, perwakilan Inpektorat yang hadir dalam pertemuan itu, mengatakan bahwa terkait persoalan yang ada di Desa Lampuara sudah mulai masuk dalam tahapan. Inspektorat juga telah membentuk tim khusus untuk melakukan audit dan investigasi dengan waktu 14 hari kerja.
Prosesnya tersebut tengah berjalan sejak Jumat. Pihak Inspektorat juga meminta bantuan dari warga untuk mendampingi tim yang akan turun ke lapangan untuk melakukan audit.
Sebelumya Yusuf, perwakilan massa aksi itu menyayangkan tidak ada tindakan tegas apa yang menjadi aspirasi masyarakat Desa Lampura. Padahal kata dia, persoalan tersebut sudah memasuki dua bulan lamanya.
Di tengah tuntunan warga, Kepala Desa justru melaporkan tiga warganya, yang menurutnya, Pemerintah Desa sudah tidak bisa lagi membangun komunikasi yang baik dengan warga, sementara warga kata dia hanya meminta transparasi pemerintah desa.
“Kepala Desa, adalah bawahan struktural, jika apa yang dilakukan warga sudah benar dan diatur di alam UU, mengapa tidak ada upaya untuk menghentikan tindakan yang dilakukan oleh kepala desa. Ini sudah mencederai Pemerintah Desa termasuk Kabupaten. Karena Kades Lampuara adalah satu-satunya kepala Desa yang melaporkan warganya yang hanya ingin menyampaikan aspirasi terkait transparansi pemerintah desa,” tegas Yusuf. (*)
