Kabardedikan.com, Luwu – Markus, perwakilan PT Anhe Konstruksi Indonesia (AKI) Bastem, memberikan penjelasan terkait sejumlah permasalahan yang disoroti DPRD Luwu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi III DPRD Luwu pada Selasa, 4 Maret 2025. DPRD menyoroti legalitas perusahaan serta keberadaan TKA di proyek tersebut.
Markus mengatakan bahwa kawasan PT AKI sudah berada dalam wilayah Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Hal itu, kata dia, berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah diterbitkan oleh perizinan. Selain itu, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) juga telah diterbitkan berdasarkan kajian teknis pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2024.
“Ke depan, kami siap memperbaiki. Saya berharap kita bisa bersama-sama mengontrol kegiatan kami, agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Markus.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Luwu, Zet Idah Paranteh, menduga bahwa perusahaan PLTA tersebut tidak memiliki sejumlah dokumen seperti yang telah disebutkan. Oleh karena itu, ia meminta penjelasan dari PT AKI terkait kebenaran informasi tersebut. Ia juga menyoroti kejanggalan dalam perusahaan tersebut yang tidak memiliki Human Resource Development (HRD).
Markus melanjutkan, bahwa alasan perusahaan tidak merekrut HRD, sebab perusahaan itu bersifat sementara. Menurutnya, PT AKI hanya menangani konstruksi PLTA. “Setelah konstruksi selesai, perusahaan PLTA nanti yang akan merekrut HRD,” terangnya.
Markus menambahkan bahwa perusahaan tersebut mempekerjakan 19 tenaga kerja asing (TKA). DPRD Luwu menyoroti keberadaan TKA ini karena perusahaan tidak pernah melaporkan jumlah TKA yang bekerja di sana selama ini.
Namun, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Luwu dalam rapat itu mengungkapkan bahwa dari 19 TKA tersebut, hanya 17 orang yang tercatat bekerja di Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, Disnakertrans meminta agar dua TKA lainnya dipindahkan penempatan kerjanya di Kabupaten Luwu.
Sejurus itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Luwu, Akbar Sunali, meminta kepada PT AKI saat memperpanjang pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di perusahaan tersebut, seluruh TKA ditempatkan di Kabupaten Luwu.
“Karena penempatan TKA di perusahaan itu masih tersebar di dua hingga tiga lokasi. Kami meminta agar penempatan TKA hanya di Kabupaten Luwu, sehingga penarikan retribusinya bisa masuk sebagai pendapatan daerah,” jelasnya.
DPRD menyoroti pentingnya penempatan TKA di satu lokasi agar retribusi tenaga kerja asing dapat menjadi pemasukan daerah. Ia mencontohkan salah satu perusahaan smelter di Kabupaten Luwu yang telah memberikan kontribusi pendapatan daerah hingga lebih dari Rp500 juta. (Jayanto)
