Kabardedikan.com, Luwu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu mengusulkan agar perekrutan tenaga kerja di perusahaan tidak membatasi hanya pada desa tempat perusahaan berada. Menurut mereka, semua warga Luwu memiliki hak yang sama untuk bekerja di perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Luwu.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Luwu, Akbar Sunali mengatakan, keberadaan perusahaan di Kabupaten Luwu salah satunya bertujuan untuk memberdayakan atau mempekerjakan masyarakat lokal. Semua warga Luwu memiliki hak yang sama, terutama mereka yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
“Perekrutan tenaga kerja ahli yang memiliki keterampilan harusnya dibuka secara umum untuk masyarakat Luwu, karena yang berkepentingan tidak hanya masyarakat di sekitar perusahaan saja, tetapi juga masyarakat luas pada umumnya,” kata Akbar Sunali dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Macmahon, Rabu, 5 Maret 2025.
Akbar menambahkan bahwa keberadaan perusahaan seharusnya memiliki semangat dalam mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, perekrutan karyawan yang memiliki keterampilan sudah semestinya dibuka secara umum.
Andi Admiral juga menekankan bahwa perekrutan tenaga kerja perusahaan di Kabupaten Luwu harusnya memperhatikan aspek sosial, agar keberadaan perusahaan sejalan dengan upaya mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.
“Bagaimana kiranya agar perekrutan tenaga kerja ini bisa melihat faktor sosial, apabila suatu rumah dianggap prasejahtera (miskin) dan ada orang di dalam rumah itu siap bekerja, sekiranya perlu dipertimbangkan,” ujar Admiral, Politisi PDI Perjuangan.
Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa perekrutan tenaga kerja tidak seharusnya hanya mengutamakan prioritas berdasarkan zona tertentu, seperti ring satu, dua, atau tiga, hanya karena dampak keberadaan perusahaan di suatu desa. Sebaliknya, menurut dia, semua desa di Luwu harus memiliki kesempatan yang sama, sebab dampak perusahaan bersifat umum — Kabupaten Luwu.
Andi Mammang, Wakil Ketua II DPRD Luwu menambahkan bahwa perekrutan tenaga kerja seharusnya tidak lagi menggunakan persyaratan domisili. Menurutnya, KTP memiliki kekuatan administrasi yang lebih tinggi dibandingkan domisili. Ia menyoroti persyaratan domisili kerap menjadi masalah tersendiri dalam setiap penerimaan tenaga kerja di perusahaan.
“Saya minta persyaratan domisili ini dihilangkan saja dalam perekrutan tenaga kerja. Semua masyarakat Luwu berhak mendaftar jika ada perekrutan tenaga kerja di perusahaan,” tandas Andi Mammang. (Jayanto)
