Kabardedikan.com, Luwu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu menyoroti sewa Kendaraan Dinas (Randis) di sejumlah OPD Pemkab Luwu. Sorotan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dampak efisiensi akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 di ruang Komisi II DPRD Luwu, Jumat, 21, Maret 2025.
Sorotan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Luwu, Wahyu Napeng. Dalam rapat tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya berencana turun langsung mengecek sejumlah kendaraan dinas lama agar bisa mengetahui apakah benar dinas tersebut layak menyewa kendaraan dinas.
“Kita akan turun langsung mengecek di lapangan apakah mobil lama memang tidak layak digunakan sehingga dinas melakukan penyewaan mobil,” kata dia dalam rapat tersebut.
Menurutnya, penyewaan mobil dinas itu tidak sesuai dengan semangat efisiensi anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Idealnya, kata Wahyu, OPD seharusnya menyewa mobil dinas pada tahun anggaran yang akan datang, bukan saat ini ketika APBD terkena dampak efisiensi.
Terlebih lagi, kata Wahyu Napeng, penyewaan mobil dinas tersebut tidak pernah dibahas sebelumnya bersama Tim Banggar DPRD Luwu. Wahyu juga mengatakan bahwa sewa Randis itu tidak sesuai dengan nomenklatur.
“Nomenklaturnya adalah pemeliharaan kendaraan, tetapi rinciannya adalah sewa mobil. Ini yang kita mau tahu agar tidak menjadi polemik,” kata Wahyu.
Sementara itu, Baharuddin Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu — Dinas yang juga menyewa mobil dinas tahun ini, menjelaskan alasan pihaknya menyewa kendaraan tersebut. Ia mengatakan bahwa mobil dinas yang digunakan saat ini sudah sangat tidak layak pakai.
“Bahkan sudah sering mogok, mendaki saja susah. Mobil yang lama itu sudah digunakan tiga kepala dinas sebelumnya, sehingga kami menilai sudah layak untuk diganti,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa keputusan menyewa mobil telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Bappeda Luwu. Menurutnya, menyewa mobil lebih murah dibandingkan membeli unit baru, terutama karena biaya pemeliharaan ditanggung oleh penyedia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Luwu, Moch Arsal Arsyad mengatakan bahwa beberapa dinas memang melakukan penyewaan mobil dinas tahun ini lantaran kendaraan dinas mereka sudah tidak layak pakai.
“Seperti di Dinas Perikanan, sudah lebih dari lima tahun tidak ada pengadaan mobil dinas, sehingga tahun ini kita setujui untuk menyewa mobil dinas guna menunjang operasionalnya,” jelas Arsal.
Ia menambahkan bahwa kontrak mobil dinas itu dilaksanakan per tahun dan kendaraan tersebut tidak menjadi aset daerah. “Penyewaan itu untuk menunjang operasional OPD, sehingga anggaran sewa Randis itu masuk dalam anggaran operasional OPD,” tandasnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Kabardedikan, Pemda Luwu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk belanja 13 unit mobil dinas dalam bentuk sewa. Sebanyak 11 unit diperuntukkan beberapa dinas di lingkungan Pemkab Luwu, sementara 2 unit lainnya untuk operasional di tingkat kecamatan. Kontrak sewa kendaraan tersebut melekat pada anggaran masing-masing OPD dan berlaku selama satu tahun.
Mobil dinas ini tersebar di berbagai instansi, termasuk Dinas Sosial, Perpustakaan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Pariwisata, Perikanan, Dukcapil, BPBD, serta dua staf ahli bupati. Adapun dua kecamatan yang mendapatkan kendaraan dinas adalah Kecamatan Walenrang Barat dan Latimojong. (Jayanto)
