Kabardedikan.com, Luwu – Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Luwu bertanya-tanya penyebab Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHRD) tahun 2024 belum tersalurkan hingga saat ini. Padahal, sebelumnya dana bagi hasil tersebut tidak pernah terlambat tersalurkan.
Kepala Desa Jenne Maeja Kecamatan Ponrang Selatan Lukman membenarkan bahwa pihaknya hingga saat ini belum menerima dana bagi hasil tersebut.
“Belum terbayarkan sampai sekarang, tapi menurut kabar dalam waktu dekat ini akan dibayar. Proses pencairannya juga tanpa melalui syarat,” ujarnya, Minggu, 23 Maret 2025.
Dirinya mengatakan keterlambatan penyaluran dana bagi hasil itu menyebabkan sejumlah program yang bersumber dari dana tersebut tidak berjalan.
“Tadinya kami mau gunakan untuk peningkatan kantor desa dengan pemasangan paving block. Namun, karena anggaran belum diterima, rencana itu belum bisa direalisasikan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa, dana tersebut biasanya juga digunakan sesuai kebutuhan masing-masing desa, seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK) atau pembangunan infrastruktur kecil. ”Dana Bagi Hasil itu diberikan ke masing-masing desa untuk dipergunakan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Luwu, Alamsyah, menjelaskan alasan keterlambatan penyaluran dana bagi hasil tersebut. Ia mengatakan bahwa penyebab keterlambatannya lantaran surat keputusan (SK)nya belum terbit.
“SK-nya belum selesai dari Bapenda. Kami hanya membayarkan sesuai SK dari Bapenda,” singkatnya.
Menurut informasi yang dihimpun Kabardedikan bahwa anggaran dana bagi hasil itu telah tersedia hanya saja SK belum terbit, sehingga dana belum bisa tersalurkan.
Jika merujuk realisasi Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHRD) tahun 2023, DBHP sebesar Rp 4 Miliar lebih dan DBHRD sebesar Rp 900 juta lebih.
Sementara itu alasan Bapenda belum menerbitkan SK lantaran adanya perubahan regulasi dalam tata cara pengalokasian dan penyaluran hasil pajak serta retribusi daerah ke desa. Perubahan regulasi ini menyebabkan keterlambatan penerbitan SK penyaluran. Sekedar informasi tata kelola penyaluran baru diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024. (Jayanto)
