Kabardedikan.com, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu akhirnya merealisasikan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 ke desa. Sebelumnya, anggaran ini sempat tertunda akibat perubahan regulasi.
Sejumlah kepala desa mempertanyakan kejelasan pencairan tersebut. Mereka bingung apakah dana yang cair merupakan realisasi tahun 2024 atau 2025, serta bagaimana pertanggungjawabannya.
Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Luwu, Sarto, menjelaskan bahwa dana yang cair pada Mei lalu merupakan DBH tahun 2024 tahap pertama.
“Sudah cair ya. Sekarang kami sedang memproses tahap keduanya,” kata Sarto saat dikonfirmasi, Selasa, 22 Juli 2025.
Pemda Luwu Belum Salurkan DBH 2024 ke Desa
Ia menambahkan, Pemkab juga akan mencairkan DBH tahun 2025 tahap pertama jika perhitungan dari Bapenda telah selesai. “Tahap duanya biasanya cair bulan Desember, setelah BPK melakukan pemeriksaan. Pembayarannya kadang baru bisa dilakukan tahun berikutnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa DPMD Luwu, Jumliani, menyampaikan bahwa pelaporan pertanggungjawaban tetap mengacu pada tahun pelaksanaan kegiatan.
“Jika digunakan untuk kegiatan tahun 2024, maka laporannya tetap tahun 2024. Tapi jika digunakan untuk kegiatan tahun 2025, laporannya ikut tahun 2025,” katanya.
Sebagai informasi, tertundanya pencairan DBH ini disebabkan karena Pemkab Luwu menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran DBH ke Desa.
Proses penyusunan Perbup itu menyebabkan keterlambatan terbitnya Surat Keputusan (SK) realisasi DBH 2024. Bapenda harus melakukan penyesuaian SK, sehingga pencairan baru bisa dilakukan tahun ini.
Sebagai perbandingan, realisasi DBH tahun 2023 untuk seluruh desa di Kabupaten Luwu mencapai lebih dari Rp4 miliar. (Jayanto)
