Kabardedikan.com, Luwu – Rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2025 akhirnya selesai pada Rabu, 6 Agustus 2025. Rapat yang berlangsung tegang dan alot, serta beberapa kali diskors, kelar setelah TAPD memaparkan sisa anggaran tahun 2024.
Rapat tersebut berlangsung selama dua hari, 5–6 Agustus 2025. Suasana rapat sempat memanas, sesekali terdengar suara gembrakan meja anggota DPRD. Itu karena mereka meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merincikan sisa anggaran tahun 2024 secara detail.
Permintaan DPRD agar TAPD menjelaskan sisa anggaran tersebut. Sebab, menurut mereka sisa anggaran itu merupakan Silpa yang akan digunakan sebagai pendapatan dalam APBD Perubahan 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Luwu, Moch Arsal, menegaskan bahwa tidak ada Silpa pada tahun 2024. Kecuali Silpa yang telah ditentukan penggunaannya (earmark), sebagaimana tercantum dalam laporan BPK.
“Kami tidak main-main dalam tata kelola keuangan daerah. Kami juga mempertaruhkan karier kami jika tidak mengelola keuangan ini dengan baik,” tegas Arsal.
Wahyu Napeng, anggota DPRD Luwu dari Fraksi PDI Perjuangan, menyebut bahwa Silpa yang dimaksud adalah sisa anggaran dari tender dari seluruh SKPD. Ia mendesak TAPD untuk merincikan semua itu secara terbuka.
“Kami mau lihat, agar menjadi acuan kita bersama dalam menjalan APBD Perubahan 2025. Apa yang kita mau bahas di Perubahan jika datanya tidak ada,” kata Wahyu.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Luwu, Andi Mammang, menyatakan bahwa permintaan dewan terhadap rincian sisa anggaran 2024 merupakan bentuk ketelitian dan fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif.
“Sebagaimana pengalaman kita pada APBD Perubahan 2023 lalu, karena tidak cermat, akhirnya melahirkan utang di APBD 2024. Itu terjadi karena dalam pembahasan KUA-PPAS tidak disebutkan sumber pendapatan. Sehingga terjadilah beban keuangan di tahun berikutnya. Ini yang tidak kami inginkan terulang,” tukasnya.
Rapat tersebut akhirnya kelar setelah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu Sofyan Tamrin memaparkan Silpa yang dimaksud anggota DPRD. Ia mengungkapkan bahwa jumlah Silpa sebesar Rp8,7 miliar lebih.
Silpa tersebut berasal dari sisa tender beberapa SKPD, sisa kegiatan yang tidak berjalan di Dinas Pertanian, pengembalian dana dari KPU dan Bawaslu, serta pendapatan sewa BMD. (Jayanto)
