Kabardedikan.com, Luwu – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya perjalanan dinas fiktif dan ganda di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu. Temuan ini tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan daerah tahun 2024 Nomor: 34.B/LHP/XIX.MKS/05/2025.
Perjalanan dinas fiktif ditemukan di sejumlah Puskesmas. BPK mengungkapkan, beberapa pegawai menerima uang perjalanan dinas namun tidak melaksanakannya.
“Terdapat kegiatan perjalanan dinas rutin pada 22 Puskesmas yang bersumber dari Dana BOK, tetap dibayarkan kepada pegawai yang cuti, sakit, dan izin,” bunyi laporan tersebut.
Menurut BPK, hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, khususnya Pasal 26.
BPK merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Luwu agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menarik dan menyetor kembali uang belanja perjalanan dinas tersebut.
Hasil uji petik BPK mencatat kerugian daerah dari temuan ini mencapai lebih dari Rp20 juta.
Kepala Dinas Kesehatan Luwu tidak memberikan respon atas temuan BPK ini saat dikonfirmasi. Namun, Inspektur Luwu Awwabin mengatakan bahwa kerugian tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah.
Selain perjalanan dinas fiktif, BPK juga menemukan perjalanan dinas ganda dan tumpang tindih di Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta empat Puskesmas di Luwu.
Menurut BPK, temuan ini terjadi akibat kurang cermatnya PPK SKPD dalam memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas.
Kerugian daerah akibat perjalanan dinas ganda ini mencapai lebih dari Rp14 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp12 juta sudah dikembalikan ke Kas Daerah. (Jayanto)
