Kabardedikan.com, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu terus berupaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring berkurangnya dana transfer dari pusat. Baru-baru ini, Pemkab Luwu mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang penggunaan plat kendaraan DP.
Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang menggunakan plat DP secara langsung telah berkontribusi meningkatkan pendapatan daerah untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah memberikan waktu selama tiga bulan kepada perusahaan untuk segera mengganti seluruh plat kendaraan operasional menjadi DP.
Kebijakan Pemkab Luwu ini mendapat dukungan dari DPRD. Wakil Ketua II DPRD Luwu, Andi Mammang, mengatakan ke depan akan ada ratusan unit kendaraan yang digunakan investor dalam kegiatan operasional.
Namun, sebagian besar kendaraan tersebut masih menggunakan plat luar daerah sehingga potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak masuk ke daerah.
“Ini perlu jadi perhatian kita bersama. Kita harus dorong agar kendaraan operasional milik investor menggunakan plat DP agar pajaknya masuk ke daerah, khusus Kabupaten Luwu,” kata Andi Mammang.
Ia mencontohkan, satu unit mobil jenis Hilux bisa menyumbang pajak hingga Rp7 juta per tahun, sementara dump truck 10 roda bisa mencapai Rp15 juta hingga Rp20 juta per unit.
“Bayangkan jika ada ratusan kendaraan. Ini bisa jadi sumber pendapatan yang besar bagi daerah,” lanjutnya.
Adapun Surat Edaran tersebut bernomor 970/1964/BAPENDA/X/2025 tentang Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Mutasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Sulawesi Selatan dan Luar Kabupaten Luwu ke Nomor Polisi Wilayah Kabupaten Luwu.
Dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor serta menertibkan pemakaian plat nomor polisi kendaraan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Luwu, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Seluruh pimpinan perusahaan BUMN, BUMD, swasta, dan badan usaha lainnya agar melakukan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu, baik untuk kendaraan roda dua, roda empat, maupun jenis kendaraan lainnya yang dimiliki, dengan menggunakan kanal pembayaran digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) atau metode transaksi non-tunai lainnya pada saat pembayaran PKB.
2. Seluruh pimpinan perusahaan BUMN, BUMD, swasta, dan badan usaha lainnya wajib melakukan mutasi atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) operasional/jabatan yang diperoleh melalui sewa dan/atau pengadaan kantor/pribadi dari nomor polisi luar Sulawesi Selatan dan luar Kabupaten Luwu menjadi nomor polisi dengan kode wilayah Sulawesi Selatan–Kabupaten Luwu (DP).
3. Penggunaan nomor polisi dari luar daerah (selain DP) untuk kendaraan yang beroperasi secara tetap di Kabupaten Luwu dipandang tidak sesuai dengan ketentuan dan dapat merugikan potensi penerimaan daerah.
4. Dengan menggunakan nomor polisi wilayah Kabupaten Luwu, perusahaan BUMN, BUMD, swasta, dan badan usaha lainnya secara langsung telah mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang hasilnya akan kembali digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Seluruh pimpinan perusahaan BUMN, BUMD, swasta, dan badan usaha lainnya agar segera melakukan penyesuaian dan registrasi ulang kendaraan bermotor yang digunakan di Kabupaten Luwu ke kantor Samsat terdekat sesuai domisili operasional.
6. Apabila dalam kurun waktu tiga bulan sejak Surat Edaran ini diterbitkan masih ditemukan kendaraan perusahaan BUMN, BUMD, swasta, dan badan usaha lainnya yang menggunakan nomor polisi luar Sulawesi Selatan dan luar Kabupaten Luwu, maka akan dilakukan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jayanto)
