Kabardedikan.com, Luwu – Bupati Luwu menargetkan Kecamatan Latimojong sebagai Sentra Kopi dalam 2-3 tahun ke depan. Olehnya itu dia mengajak para pengusaha dan petani kopi untuk meningkatkan produksi sekaligus menjaga kualitas Kopi Arabika Latimojong sebagai komoditas kebanggaan Kabupaten Luwu.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pemaparan program kerja Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Latimojong Kabupaten Luwu, Brigjen TNI (Purn.) Muslimin Akib, di Aula Pertemuan Hotel Belia, Kota Belopa, Senin, 24 November 2025.
Menurut Bupati, keberadaan Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Latimojong harus menjadi landasan bagi upaya menjaga identitas, kualitas, dan nama besar kopi yang berasal dari Kabupaten Luwu.
“Selama ini bahan baku banyak keluar dari Kabupaten Luwu, tetapi nama daerah lain yang dikenal. Ke depan, setiap produk harus tetap melekatkan nama ‘Luwu’. Kopi kita harus menjadi kebanggaan daerah,” tegasnya.
Bupati menekankan pentingnya peningkatan produksi sejalan dengan peningkatan kualitas. Ia mencontohkan bahwa permintaan kopi Latimojong kerap tidak terpenuhi karena minimnya stok.
“Biar kualitasnya bagus, kalau produksinya kurang tetap bermasalah. Saya pernah mau membeli kopi, tetapi diminta menunggu sampai bulan lima karena tidak tersedia. Ini harus kita benahi,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Kabupaten Luwu akan menerima bantuan 8 juta bibit kakao, yang siap disalurkan sepanjang tersedia CPCL dan peta polygon lahan.
Sehingga dia meminta Dinas Pertanian, Camat Latimojong dan pemerintah desa untuk segera melakukan pendataan calon petani dan calon lahan (CPCL) guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Sementara itu mantan Bupati Luwu periode 2009-2014 dan 2014-2019, H. Andi Mudzakkar, turut memberikan pandangan terkait karakteristik kopi. Ia menjelaskan bahwa rasa kopi dipengaruhi oleh racikan (barista), alat yang digunakan, dan faktor geografis.
“Kopi Latimojong tidak bisa berkembang besar tanpa lisensi yang jelas. Ini harus dipastikan oleh pemerintah daerah,” terangnya. (*)
