Kabardedikan.com, Luwu – Wakil Ketua I DPRD Luwu, Zulkifli, menyarankan agar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) melakukan evaluasi berkala terhadap hibah KONI pada Tahun 2026, minimal setiap tiga bulan sekali. Usulan ini muncul lantaran hibah KONI kerap berujung pada masalah hukum.
“Saya kira persoalan KONI ini menjadi PR kita bersama. Perlu ada pembelajaran. Karena itu, hibah KONI sebaiknya diminta pertanggungjawabannya per triwulan,” ujar Zulkifli dalam rapat pembahasan Rancangan APBD 2026 di ruang Musyawarah DPRD Luwu, Jumat, 28 November 2025.
Politisi Golkar itu mengaku miris melihat banyaknya pengurus KONI yang harus berurusan dengan hukum akibat pengelolaan hibah. Dia mengatakan perlu pengawasan ketat agar kasus serupa tak kembali terulang.
Ia juga mengingatkan bahwa tahun depan akan digelar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulsel, sehingga penggunaan anggaran harus diawasi lebih serius.
Di sisi lain, anggota DPRD Luwu dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyu Napeng, meminta penjelasan kepada Kepala Dispora terkait mekanisme pemberian hibah KONI yang mencapai lebih dari Rp1 miliar.
“Apakah anggaran ini diberikan begitu saja atau melalui proposal? Ini penting agar ke depannya tidak muncul masalah baru,” tanya Wahyu.
Menanggapi hal itu, Kepala Dispora Luwu, Kasmudding menyampaikan bahwa hibah tersebut berdasarkan proposal resmi yang diajukan KONI dan telah melalui proses verifikasi.
“Pengajuan awal KONI sebesar Rp3 miliar, tapi yang kami ACC hanya Rp1,1 miliar setelah melalui verifikasi,” jelasnya.
Sebagai informasi, tiga mantan pengurus KONI sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi hibah tahun 2022. Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan hukuman lebih dari satu tahun penjara kepada masing-masing terpidana. (Jayanto)
