Kabardedikan.com, Luwu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu akhirnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda) di ruang Paripurna DPRD Luwu, Sabtu Malam, 29 November 2025. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyetujui Ranperda APBD 2026 itu menjadi Perda.
Ketua Banggar DPRD Luwu Basaruddin mengatakan bahwa pembahasan Ranperda APBD Tahun anggaran 2026 itu dilakukan selama tiga hari tiga malam. “Meski singkat tetapi dibahas secara full time,” katanya.
Sementara itu Bupati Luwu dalam pengantar pidatonya mengatakan bahwa pendapatan daerah pada rancangan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 1,397 triliun lebih mengalami penurunan sebesar Rp 257 miliar lebih.
“Hal ini terjadi dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran sehingga berdampak terhadap penyesuaian dana transfer yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke daerah,” ungkap Patahudding.
Sedangkan belanja daerah diprediksikan sebesar Rp 1,424 triliun berkurang sebesar Rp 251 miliar dari target APBD Pokok tahun 2025 yakni Rp 1,675 triliun. Selain itu pemerintah mengalokasikan pembiayaan netto daerah sebesar Rp26,6 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2025.
Patahudding melanjutkan bahwa meski suasana nasional tengah menekankan efisiensi, pemerintah tetap harus memberikan pelayanan dan pembangunan yang maksimal.
“Mengoptimalkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran, menekan belanja-belanja yang tidak prioritas, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Pemda Luwu, kata Ketua Golkar Luwu ini, akan berkomitmen menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat. Oleh itu dalam perumusan APBD 2026, dirinya mengarahkan agar belanja daerah lebih disiplin dan memangkas kebutuhan operasional yang tidak mendesak.
“Saya himbau kepada seluruh OPD untuk melakukan seluruh pengelolaan keuangan daerah secara disiplin dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Patahudding.
Sebagai tindak lanjut dari persetujuan bersama, rancangan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dengan melakukan asistensi evaluasi di tingkat provinsi. Hasil evaluasi itu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya disempurnakan kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang kemudian akan dituangkan menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (*)
