Kabardedikan.com, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu hingga kini belum menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHRD) tahun 2025 ke desa, padahal tahun anggaran segera berakhir. Konsekuensinya, dana tersebut hampir pasti dibayarkan pada tahun mendatang, bukan tahun berjalan sebagaimana mestinya.
Seharusnya DBHP dan DBHRD dibayarkan tahun ini sebab sumber anggarannya berasal dari pajak masyarakat di desa. Artinya, dana tersebut tidak bergantung pada transfer pusat.
Kondisi ini membuat sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Luwu kelimpungan. Selain DBHP dan DBHRD belum diterima, anggaran earmark dan non-earmark dari pusat juga belum jelas kapan cair. Belum selesai masalah itu, desa kembali dihantui kabar bahwa Anggaran Dana Desa (ADD) 2026 akan dipangkas.
Salah satu Kepala Desa di Kabupaten Luwu mengatakan kepada Kabardedikan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima DBHP dan DBHRD 2025.
“Belum sama sekali. Kami sudah lama mengajukan, tetapi sampai sekarang tidak ada pencairan. Tahun ini yang kami terima masih DBH tahun 2024,” ujarnya.
Padahal sebelumnya Pemda Luwu pernah menyampaikan bahwa pencairan tahap pertama DBHP–DBHRD 2025 akan dilakukan tahun ini, namun hingga kini tidak terealisasi.
Berbeda dengan keluhan desa, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Desa DPMD Luwu, Jumliani justru mengatakan bahwa DBHP dan DBHRD 2025 sebenarnya sudah cair. “Sudah cair tiga bulan,” katanya belum lama ini.
Saat dikonfirmasi bahwa sejumlah desa mengaku belum menerima dana tersebut, ia menyebut ada desa yang terlambat pengajuan.
“Memang ada yang baru urus. Bulan lalu SK pagu dari Bapenda masuk ke keuangan, jadi prosesnya agak terlambat,” jelasnya.
Persoalan keuangan desa tidak hanya DBHP-DBHRD tetapi juga seperti yang disebutkan. Bahwa Anggaran Dana Desa tahun 2026 turun drastis menjadi Rp 69,3 miliar, dari sebelumnya Rp 76,78 miliar.
Pemangkasan tersebut merupakan kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Dampaknya terasa hingga pemerintahan desa. Akibatnya pembiayaan operasional desa berpotensi berkurang, pelayanan masyarakat terancam lumpuh hingga sejumlah staf desa berpotensi dirumahkan.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Luwu kini tengah mencari cara agar bisa menutup kekurangan ADD 2026 itu. Salah satu opsinya adalah mengubah skema penggunaan BHPRD/DBHP agar dapat dipakai membiayai operasional desa.
“Selama ini BHPRD tidak bisa dipakai untuk operasional. Bapenda akan mengubah skema penggunaannya supaya bisa membantu menutup kebutuhan operasional desa,” ujar Sarto Kepala Bidang Keuangan BPKAD Luwu.
Sementara itu, salah satu pengurus APDESI Luwu mengatakan bahwa rencana Pemda tersebut sebenarnya baik, hanya saja pencairan BHPRD/DBHP selama ini juga bermasalah. “Tahun ini saja kita baru terima BHPRD/DBHP tahun 2024. Penyalurannya kadang dua tahun sekali,” katanya, Rabu, 3 Desember 2025.
Ia menambahkan bahwa jika penyalurannya seperti itu, kemudian BHPRD/DBHP digunakan menutupi kekurangan ADD, maka yang menjadi korban adalah staf desa yang semakin lama tidak mendapatkan insentif.
Lagipula jika menilik DBHP dan DBHRD tahun 2023 kurang Rp 5 miliar sedangkan selisih ADD sebesar Rp 7,4 Miliar jika menggunakan pagu 2024. Dengan demikian, TAPD Luwu masih mencari sumber anggaran lain untuk menutupi kekurangan ADD tersebut.
Hingga saat ini TAPD Luwu masih mencari solusi atas kekurangan ADD tahun 2026 ini. Menurut informasi yang diterima media ini bahwa APDESI Luwu akan melakukan audensi dengan Plh Sekda untuk membicarakan hal tersebut. (Jayanto).
